logo rilis
Ada di Luar Negeri, KPK Buka Kemungkinan DPO-kan Caleg PDIP Harun Masiku
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Januari 2020, 16:54 WIB
Ada di Luar Negeri, KPK Buka Kemungkinan DPO-kan Caleg PDIP Harun Masiku
Gedung KPK. RILIS.ID/Fajar Alim Mustaqin

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan caleg PDIP yang juga tersangka kasus suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku, besar kemungkinan akan diajukan sebagai status Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini dilakukan apabila Harun tidak juga menyerahkan diri ke KPK.

"Siang ini kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu. Kami telah mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera menghadap ke KPK. Kalaupun tidak, nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO," ungkap Ghufron di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Ia menyampaikan Harun yang juga politisi PDIP itu tengah berada di luar negeri. Oleh karenanya KPK berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk lebih lanjutnya.

"Dengan imigrasi kami sudah koordinasi. Informasi yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan memang sedang di luar negeri," ucap Ghufron.

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Sedangkan sebagai pemberi Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI dapil Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu hanya menerima Rp600 juta.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID