logo rilis

Ada 171 Kasus Korupsi, Abraham Samad: Belanja Negara Marak Jadi 'Bancakan'
Kontributor
Ainul Ghurri
22 Maret 2018, 12:04 WIB
Ada 171 Kasus Korupsi, Abraham Samad: Belanja Negara Marak Jadi 'Bancakan'
ILUSTRAS: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebut, sektor belanja negara marak jadi 'bancakan' oknum pejabat. Hal ini karena besarnya anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya. Contohnya pada 2018, APBN sebesar Rp2.220,7 triliun.

"Laporan KPK per 31 Desember 2017, terdapat 171 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2018, belanja negara nilainya amat fantastis, yakni sebesar Rp2.220,7 triliun. Ini bisa menjadi sumber kebocoran jika tidak dikelola dengan benar dan transparan," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima rilis.id Jakarta, (22/3/2018).

Dia pun mengungkapkan, hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berasal dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), merujuk Laporan Tahunan KPK 2016 dan 2017. Menurutnya, sektor PBJ merupakan titik rawan tindak pidana korupsi di samping sektor perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah serta pelayanan perizinan.

Lebih lanjut, Abraham menguraikan, masih merujuk pada hasil kajian KPK, korupsi PBJ paling banyak terjadi pada lima tahapan. Yaitu, tahap perencanaan anggaran, perencanaan-persiapan PBJ pemerintah, pelaksanaan PBJ Pemerintah, serah terima dan pembayaran, serta pengawasan sampai pertanggungjawaban.

"Korupsi di sektor PBJ pemerintah ini setidaknya akan mengakibatkan tiga hal, yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan," terangnya.

Salah satu contoh kasus korupsi di sektor PBJ di Indonesia yaitu, kasus korupsi e-KTP, dimana kerugian negara akibat korupsi e-KTP itu mencapai Rp2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp5,9 triliun.

"Apalagi kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP), negara dirugikan sebesar Rp2,3 triliun. Itu nilai korupsi yang amat luar biasa. Artinya hampir 50 persen dana proyek KTP Elektronik ini dikorupsi," imbuhnya.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)