Home » Inspirasi » Wawancara

Abdul Kadir Karding: Penundaan Pembentukan Densus Tipikor Tak Terkait dengan Politik

print this page Jumat, 27/10/2017 | 23:30

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

USULAN Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) kali pertama disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 Oktober 2017 silam. Oleh Menkopolhukam Wiranto, ide itu dianggap sebagai niatan baik bahwa korupsi, yang telah dilakukan pemberantasan dan penanggulangannya dari berbagai lembaga, masih juga terlihat marak, sehingga perlu langkah-langkah khusus dari kepolisian dengan mengusulkan pembentukan Densus Tipikor.

Namun, dalam Rapat Kabinet, Selasa (24/10/2017), pemerintah memutuskan untuk menunda pembentukan Densus Tipikor. Alasannya, perlu ada kajian lebih lanjut dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk aspek peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk penegakan hukum yang bakal dilakukan Densus Tipikor.

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding, memandang, penundaan tersebut harus ada batas waktunya. Karena menurutnya, dari sisi kesiapan, pembentukan Densus Tipikor tidak ada masalah.

Berikut wawancara Zul Sikumbang dari rilis.id dengan Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (24/10/2017):

Tanggapan Anda terkait penundaan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh pemerintah?

Prinsipnya, Kapolri dan Komisi III DPR RI sudah memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana kerja Densus Tipikor, apa targetnya. Kemudian bahwa Presiden menunda, saya pribadi tak ada persoalan.

Apa pertimbangan pemerintah menunda pembentukan Densus Tipikor?

Mungkin banyak pertimbangan, seperti anggaran dan sebagainya, atau mungkin Presiden butuh waktu untuk mengkaji lebih dalam, karena Densus Tipikor ini tidak hanya terkait Polri, tapi juga terkait dengan banyak lembaga. Presiden mungkin butuh banyak masukan dari pihak lain.

Penundaan ini ada batas waktu?

Sebaiknya ada. Tapi itu kan tergantung Presiden. Yang boleh menentukan adalah Presiden.

Sebenarnya, soal kesiapan?

Kalau dari sisi kesiapan, Insya Allah.

Kenapa sudah siap, tiba-tiba ditunda?

Presiden harus pikirkan banyak hal. Siap menurut kita, bukan menurut Presiden.

Ada kepentingan lain dari Presiden dengan menunda pembentukan Densus Tipikor? Misalnya menaikkan popularitasnya?

Tidak ada. Saya berpikir positif saja bahwa Presiden akan mengkaji lebih dalam lagi.

Apalagi kan mulai tahun politik?

Nggak ada hubungan. Hukum tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik.

Penulis Zulhefi Sikumbang
Editor Ahmad Fathoni

Tags:

Densus TipikorAbdul Kadir KardingWawancara

loading...