Home » Inspirasi » Sosok

Abdul Fikri Faqih, Legislator yang Juga Doktor Lingkungan

print this page Jumat, 22/12/2017 | 09:12

KEBAHAGIAAN tengah menyelimuti Abdul Fikri Faqih, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Komisi X DPR ini sah menyandang doktor lingkungan yang diraihnya dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah dengan predikat cumlaude alias sangat memuaskan.

Fikri berhasil mempertahakan disertasinya yang berjudul Kajian Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green-Budgeting) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penguji disertasi dalam sidang terbuka itu masing-masing Prof. Dr. Ir. Purwanto, Dr. Rahmat Bowo, Dr. Sri Puryono, Dr. Henna Rya Sunoko, Prof. Dr. Sri Suwitri dan Dr. Edi Santoso.

Hadir pula sejumlah tokoh di antaranya Ketua Komisi I DPR Dr. Abdul Kharis Almasyahari, anggota Komisi I Sukamta, Ph.D, Menteri Pertanian 2009-2014 Suswono dan Sekretaris Utama Bekraf Dr. Mesdin Kornelis Simatama.

Dalam disertasiya Fikri menerangkan, indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah, sesuai data Kementerian Lingkungan Hidup, terus menunjukkan tren penurunan.

Indeks yang menggunakan indikator kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan hutan ini menempatkan Jateng pada tahun 2009 di urutan ke-20, tahun 2010 urutan ke-25 dan tahun 2011 di urutan ke-28? dari 34 provinsi di Indonesia.

Fikri juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut diperparah dengan program pembangunan yang cenderung dianggap mengabaikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Akibatnya, Jateng termasuk provinsi yang rawan banjir, tanah longsor, kekeringan dan bencana lingkungan lainnya. Bencana tersebut akibat dari terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Fikri mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 2002 – 2012 pemeritah Jateng hanya mengalokasikan rata-rata 0,34 persen saja dari APBD per tahun.

Jika dibandingkan dengan anggaran lingkungan negara ini tentu sangat kecil karena rerata anggaran lingkungan nasional adalah 1  persen dari APBN. Padahal Indonesia termasuk yang mengalokasikan anggaran lingkungannya kecil dibandingkan dengan negara Ghana dan Mali yang mengalokasikan anggaran lingkungannya sebesar 2,5 persen dari APBN mereka.

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 45 mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

"Mengapa UU ini tidak mendapatkan perhatian serius di Jateng? Perlu dianalisis proses penyusunan APBD Jateng untuk fungsi lingkungan hidup dan juga komitmen pemerintah,” kata alumus magister manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Untuk itu, dia menyarankan bahwa fokus pengelolaan lingkungan hidup, diawali dari proses penyusunan anggaran berbasis lingkungan yang dikawal oleh pemeran serta tak resmi yakni lewat musrenbang di jalur eksekutif dan lewat masa reses di jalur legislatif.

Fikri kemudian menyarankan perlunya terobosan baru yang disebut Comprehensive, Focused and Participatory Budgeting Proccess (CFPBP).

“Jika selama ini proses penyerapan aspirasi hanya cenderung formalitas, sekarang harus didukung dengan regulasi yang jelas berupa Perda ataupun Pergub yang mengatur secara mandatori pelibatan mereka (pemerhati lingkungan)," saran anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah IX (Tegal, Brebes) ini.

"Mereka ini secara aktif mengawal setiap anggaran di setiap SKPD sesuai dengan aspirasi yang berkembang berasal dari masyarakat,” tambah peraih 34.173 suara sehingga melenggang ke Senayan.

Model ini dianggap Fikri bisa menyelamatkan Jateng dari bencana lingkungan dengan menerapkan kebijakan anggaran yang berbasis lingkungan.

Fikri yang lahir di Tegal 17 Juli 1963 menjadi anggota DPR bukan karena ambisi politik tetapi lebih karena kecintaan yang begitu besar kepada daerahya. “Kapan maning yen ora saiki, enyong pengen ngelayani masyarakat salawase urip (Kapan lagi kalau tidak sekarang, saya ingin melayani masyarakat hingga akhir hidup saya)”.

Fraksi PKS sudah tepat menempatkan Fikri di Komisi X karena memang latar belakang pemilik moto Nyong Pengen Ngelayani Masyarakat Selawase Urip ini lebih lama di dunia pendidikan. Fikri sebelum jadi aggota DPR sejatinya guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diperbantukan di SMK Muhammadiyah Tegal. 

Prestasinya sebagai pendidik sangat moncer dan sempat dinobatkan sebagai Guru Teladan III Tingkat SLTA dari kantor Dinas Pendidikan Kota Tegal pada 1998.

Penulis Yayat R Cipasang

Tags:

adul fikri faqih undip pks sosok