logo rilis
Abai, Anang Desak Pemerintah Bentuk Pansel Komisioner LMKN
Kontributor

16 Maret 2018, 00:05 WIB
Abai, Anang Desak Pemerintah Bentuk Pansel Komisioner LMKN
Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah. FOTO: Instragram/@ashanty_ash

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah menilai pemerintah abai terhadap keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang untuk periode 2015-2018 masa kerjanya telah berakhir pada 19 Januari 2018.

"Merujuk Kepmenkumham No M.HH-01.HI.01.08 Tahun 2015 tentang Penetapan Komisioner LMKN, telah berakhir pada tanggal 19 Januari 2018 lalu. Artinya dua bulan ini, komisioner LMKN bekerja tanpa pijakan hukum. Pemerintah mengabaikan keberadaan LMKN," ujar Anang, dalam keterangan yang diterima rilis.id di Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Hingga saat ini, pemerintah juga belum membentuk Panitia Seleksi Komisioner LMKN dan Musisi asal Jember, Jawa Timur ini menyesalkan sikap pemerintah yang mengabaikan sisi administrasi keberadaan komisioner LMKN. 

Menurut dia, kelalaian pemerintah tersebut akan berdampak hukum atas kerja LMKN. 

"Produk LMKN setelah tanggal 19 Januari 2018 menjadi ilegal, karena tidak lagi memiliki dasar hukum. Kecuali pemerintah memperpanjang masa kerja komisioner LMKN," tegas Anang.

Oleh karenanya, Anang meminta agar pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk segera membentuk Pansel Komisioner LMKN, serta memperpanjang masa kerja komisioner LMKN hingga terpilih komisioner LMKN yang baru. 

"Saran saya, pemerintah segera membentuk Pansel Komisioner LMKN untuk segera dipilih secara definitif komisioner LMKN. Pekerjaan rumah LMKN masih sangat banyak, pemerintah mestinya melihat sisi urgensi lembaga ini," imbuh legislator Partai Amanat Nasional ini.

Dampak dari lalainya pemerintah ini, penegakan hak cipta melalui instrumen LMKN sebagaimana amanat UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi terkendala. 

"Saya meminta Dirjen Haki yang baru dapat mempercepat akselerasi kerja. Persoalan hak cipta di Indonesia sangat mengkhawatirkan seperti persoalan performing right yang masih sering dilanggar," pungkas Anang Hermansyah.
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID