logo rilis
UU MD3 'Berangus' Kebebasan Pers? Ini Jawaban Ketua DPR
Kontributor
Afid Baroroh
21 Februari 2018, 02:02 WIB
UU MD3 'Berangus' Kebebasan Pers? Ini Jawaban Ketua DPR
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya  menjamin Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tak akan memberangus kebebasan pers. Bahkan, ia menantang masyarakat untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila tak disepakati.  

“Menggugat sebuah UU ke MK adalah hak masyarakat yang dijamin oleh hukum, termasuk insan pers. Saya hormati dan persilakan bagi yang ingin menggugat UU MD3. Apapun putusan MK, DPR akan taat hukum dan taat asas,” katanya saat menyambangi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Bamsoet panggilan akrabnya, menyadari maraknya anggapan ruang gerak masyarakat maupun pers dibatasi lewat UU MD3. Kondisi tersebut menunjukkan, seakan DPR kebal terhadap kritikan.

"Saya tegaskan hal ini tidak benar. Saya menjamin kebebasan pers tetap terjaga di DPR," ungkap dia.

Di sisi lain, Bamsoet sadar UU MD3 masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karenanya, ia ingin mengajak awak media terus menjaga kearifan dan kebijaksanaan dalam memberitakan suatu peristiwa kepada masyarakat. 

Keutuhan informasi menjadi sebuah hal yang sangat penting, agar media tidak miss (kehilangan/salah) informasi. Sebab, dia meyakini bahwa wartawan di DPR sudah lulus kompetensi sehingga menjunjung tinggi kode etik.
 

Editor: Intan Nirmala Sari


500
komentar (0)