logo rilis
Tuntut Revisi Permenhub 108/2017, Pengemudi Taksi 'Online' di Surabaya Berunjuk Rasa
Kontributor
Budi Prasetyo
14 Februari 2018, 15:55 WIB
Tuntut Revisi Permenhub 108/2017, Pengemudi Taksi 'Online' di Surabaya Berunjuk Rasa
pengemudi taksi daring yang berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. FOTO: RILIS.ID/Budi Prasetiyo

RILIS.ID, Surabaya— Ratusan pengemudi taksi daring atau online di Surabaya, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (14/2/2018). 

Dalam aksinya itu, mereka meminta untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 yang dianggap merugikan mereka. 

"Saya lihat sepertinya ada diskriminasi. Kami disuruh uji kir, tetapi angkutan lain yang jauh lebih tua tidak diwajibkan," kata Situmorang, salah satu peserta aksi dari pengemudi taksi online.

Para pendemo memarkir mobil mereka di depan Gedung DPRD Jatim sejak pagi. Kemudian, mereka melakukan long march ke kantor Gubernur Jatim, di jalan Pahlawan dan menggelar orasi.

"Kami tidak mencuri dan tidak mengambil barang orang lain. Kami hanya meminta keadilan supaya nasib kami menjadi jelas. Semua sepakat menolak Permenhub 108 karena memang menyengsarakan," tambahnya. 

Sementara, perwakilan pengemudi online, Daniel Lukas Rorong, mengatakan, unjuk rasa damai ini diikuti ribuan pengemudi online yang tergabung dalam puluhan paguyuban atau komunitas di Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Malang, Jember dan beberapa kabupaten dan kota se-Jawa Timur.

"Estimasi, ada lebih dari 2000 driver online yang bergabung dalam unjuk rasa damai menolak Permenhub 108 Tahun 2017 yang kami pusatkan di dua titik di Surabaya," jelas Daniel.

Dua titik yang dimaksud adalah di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur di Jalan Indrapura. Serta di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan.

Dia mengungkapkan, tuntutan aksi unjuk rasa adalah meminta pencabutan atau penolakan diberlakukannya Permenhub Nomor 108.

"Karena dari pembuatan ini sudah salah tujuan dan sasaran. Kami bukan dalam kategori transportasi publik seperti yang didalam permen itu," kata Daniel.

Sekedar informasi Permenhub 108 yang ditolak para elemen pengemudi angkutan online itu merupakan hasil revisi dari aturan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
 

Editor: Kurniati

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)