logo rilis
Transaksi Kartu Kredit Tetap Bisa Diakses Ditjen Pajak
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Februari 2018, 19:41 WIB
Transaksi Kartu Kredit Tetap Bisa Diakses Ditjen Pajak
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama meminta agar masyarakat tak khawatir dengan wajib lapor kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, ada ambang batas transaksi.

"Kartu kredit wajib dilaporkan. Bahwa itu ada thresshold Rp1 miliar, mulainya tahun depan. Masyarakat enggak perlu khawatir. Kita akan beri relaksasi yang baik," ujar Hestu Yoga di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ia mengklaim, pada akhirnya Ditjen Pajak juga bisa mengakses data transaksi kartu kredit secara transaparan. Sehingga, pelaporan ini tidak mesti dipermasalahkan.

"Transparan aja. Itu akan jadi pelajaran bahwa data data keuangan pada akhirnya semuanya tanpa thresshold bisa diakses oleh DJP. Tapi kita beri thresshold," ungkapnya.

Sementara, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), BhimaYudhistira Adhinegara, mengatakan, walaupun DJP tak berniat melihat transaksi semua nasabah, tetapi tetap saja hal tersebut akan berdampak negatif.

Dia memperkirakan, tahun ini tren penutupan kartu kredit akan semakin meningkat akibat wacana ini, meskipun transaksi yang diintip Rp1 miliar ke atas.

"Urgensi untuk mengintip transaksi kartu kredit juga dipertanyakan. Kalau rekening bank diatas Rp1 miliar sudah dibuka, buat apa lagi DJP melihat kartu kredit," katanya.

Editor: Andi Mohammad Ikhbal


500
komentar (0)