logo rilis

Tolak Pasal Penghinaan Presiden!
Kontributor
Yayat R Cipasang
07 Februari 2018, 17:41 WIB
Tolak Pasal Penghinaan Presiden!

Oleh Andrianto SIP
Aktivis Pergerakan dan Korban Pasal Karet Semasa Orba

SAAT Orde Baru berkuasa, menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau pun penghinaan terhadap penguasa negara disebut hatzaai artikelen adalah pasal karet yang diadopsi Belanda dari Inggris yang sedang berkuasa di India. Para pejuang kemerdekaan seperti Gandhi, Nehru dan Jinah merasakan pasal ini. Aslinya berbunyi, barang siapa yang menghina ratu maka akan dikenakan penjara.

Belanda mengadopsinya secara serta merta. Banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut merasakan pasal ini. Saat Orba sedang di puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137, 154, 155 dan 160 KUHP). Tidak terhitung kalangan oposan yang merasakan pasal-pasal karet ini.

Orba tumbang sekejap, anasir-anasir yang berbau Orba awalnya terbuang jauh. Jarang terdengar pasal hatzai artikelen ini digunakan oleh rezim Habibie, Gus Dur dan Megawati. Baru, rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekitar tahun 2005 pasal ini dikenakan kepada dedengkot aktivis Egi Sujana yang menyebut SBY menerima mobil mewah dari konglomerat.
Nah, publik pun heboh dan Egi pun diseret ke Pengadilan Negeri Jak Pusat dikenai pasal hatzai artikelen ini.

Egi melawan dengan jalur kontistitusi yang ada melalui Mahkamah Konstitusi untuk uji pasal ini. MK pun mengabulkan dengan menghapus pasal 2 hatzai artikelen. Otomatis Egi pun bebas.

Setelah itu presiden dianggap warga biasa. Jika merasa terganggu maka delik aduanlah yang antarkan SBY kembali menyeret Zaenal Maarif, politisi Partai Bintang Reformasi (PBR) sekira tahun 2007. Clear and clean, kan? Presiden bukan sosok yang tidak tersentuh dan sebagai warga biasa yang bisa lakukan prosedur biasa bila merasa kehormatannya diusik.

Nah, ajib bila DPR saat ini tinggal finalisasi Rancangan KHUP ternyata pasal penghinaan kepada presiden dimasukkan dalam Pasal 263 ayat (1) RKUHP.  "Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV."

Bunyi pasal tersebut sangat lentur alias pasal karet yang tiada beda dengan bunyi  Pasal 134 KUHP. Sehingga aneh jika di era reformasi ini rezim ingin menghidupkan kembali pasal tersebut. 

Dan, lebih aneh lagi upaya tersebut di saat yang kuasanya dari parpol yang banyak aktivisnya korban Orba. Tidak sedikit kolega saya yang dulu sama-sama melawan rezim Orba sampai dibui pula. Sungguh kekuasaan sudah membuta mata hati batin mereka. Kekuasaan itu pula yang melenakan dan setiap orang akan berkorban untuk itu demikian Voltaire.

Publik wajar curiga di balik derasnya hujan kritik terhadap presiden hari ini akan berhadapan dengan pasal karet/lesse majeste.

Presiden memang harus dihormati dan dijaga martabatnya namun untuk melindunginya tidak perlu dengan pasal dalam KUHP karena akan rentan digunakan sebagai alat referesifitas. Produk hukum yang ada saat ini sudah memadai.

Kami mengetuk hati dan jiwa yang visioner. Janganlah membuat peraturan hukum seperti perundang-undangan hanya karena kepentingan sesaat. Terlalu mahal reformasi dan demokrasi ini tercipta.

Sebagai negara nomor satu demokrasi langsung pemilihan presiden di dunia, kebanggaan dan kehormatan bangsalah di atas segalanya. Kekuasaan sangat singkat namun legasi masa depanlah yang utama.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)