logo rilis

Ternyata Pemilu Tertua Ada di Bumiputera 1912 (4)
Kontributor
Yayat R Cipasang
20 Februari 2018, 10:01 WIB
Ternyata Pemilu Tertua Ada di Bumiputera 1912 (4)
FOTO: facebook

Oleh Ana Mustamin
Praktisi Asuransi Jiwa dan Cerpenis

KAPAN Pemilu pertama di selenggarakan di republik ini? Tahun 1955? Iya, itu bener. Tapi, mungkin ada pemilu yang lebih tua dari itu.

Sebagai perusahaan Mutual, Bumiputera bukan hanya mengejawantahkan prinsip gotong-royong dan kebersamaan sebagai ciri utama perusahaan berbadan hukum Mutual. Tapi juga menyelenggarakan prinsip demokrasi.

Sebagaimana yang saya tulis di bagian awal, perusahaan berbentuk Mutual adalah milik pemegang polis. Bumiputera juga demikian, ia menerapkan prinsip demokrasi: dari, oleh dan untuk pemegang polis (anggota). Sumber kehidupan dan dana operasional perusahaan ini berasal dari premi yang dibayar pemegang polis, lalu dikelola oleh juga pemegang polis; dan nanti hasilnya akan kembali ke pemegang polis.

Mungkin teman-teman akan menukas, tapi saya gak merasa tuh ikut mengelola Bumiputera!

Memang tidak secara langsung. Melainkan melalui perwakilan. Persis seperti warga negara Indonesia yang mewakilkan suaranya melalui anggota parlemen di Senayan.

Baiklah saya perkenalkan lebih jauh. Di Bumiputera, ada yang namanya BPA (Badan Perwakilan Anggota). Sebelumnya pernah bernama Majelis Permusyawaratan Anggota, lalu berubah menjadi Majelis Perwakilan Anggota, sebelum akhirnya menjadi BPA. Perubahan ini terkait dengan jumlah pemegang polis/anggota yang terus membengkak, hingga mencapai jutaan. Dengan jumlah besar itu, mereka gak mungkin semua berkumpul jika ada hal-hal yang membutuhkan pertimbangan dalam operasional Bumiputera. Karena itu ditunjuklah wakil. Itu sebabnya pemegang polis sebagai pemilik perusahaan, akhirnya melembaga dan berubah menjadi badan perwakilan.

BPA ini merupakan organ tertinggi di Bumiputera. Anggotanya berasal dari pemegang polis dari berbagai wilayah di Indonesia, yang berdasarkan suara terbanyak, terpilih sebagai anggota di BPA. Proses pemilihan sendiri dilakukan dengan pemilu, pemungutan suara. Prosesnya dimulai dengan terbitnya surat keputusan Direksi Bumiputera tentang penunjukan panitia pemilihan, terdiri dari unsur anggota BPA yang masih menjabat, karyawan AJB Bumiputera 1912, dan pihak independen. 

Panitia lalu membuat pengumuman di media massa dan mengirimkan kriteria calon anggota BPA ke seluruh Indonesia. Dalam proses penyebaran informasi untuk menjaring calon anggota BPA ini, agen pemasaran sangat berperan penting. Karena merekalah sehari-hari yang berhubungan langsung dengan pemegang polis. Dari agen, karyawan dan pejabat Bumiputera di daerah, informasi tentang bakal calon (balon) potensial didapatkan.

Untuk bisa menjadi calon anggota BPA, pemegang polis harus memenuhi mininal persyaratan: merupakan pemegang polis dengan usia polis minimal sudah berjalan 2 tahun (ini untuk memastikan kesetiaannya pada Bumiputera) dan kontrak polisnya belum akan berakhir hingga 5 tahun ke depan. Persyaratan lainnya seperti komitmen dan integritas hingga kemungkinan calon bersangkutan dianggap bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan Bumiputera ke depan. Gak mengherankan jika anggota BPA umumnya datang dari figur publik atau tokoh masyarakat setempat. Sejumlah gubernur, rektor hingga politisi pernah dan sedang menjadi anggota BPA Bumiputera.

Setelah berbagai data bakal calon anggota BPA terkumpul, panitia pemilihan anggota BPA bekerja menyeleksi data yang masuk. Termasuk melakukan verifikasi nomor polis dan masa berlakunya. Dari hasil seleksi ini, akan mengerucut 3 nama yang kemudian dimasukkan dalam kertas suara. Tiga nama disertai foto dan curriculum vitae/daftar riwayat hidup ini selanjutnya dimasukkan dalam amplop tertutup, karena bersifat rahasia, yang nantinya akan disampaikan ke pemegang polis untuk mereka pilih.

Wilayah pemilihan anggota BPA saat ini dipecah menjadi 11 wilayah. Masing-masing Sumatra Bagian Barat, Sumatra Bagian Tengah, Sumatra Bagian Selatan, DKI Jakarta, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Karena itu, calon anggota BPA di kertas suara ada 33 orang, 3 per wilayah, dan nantinya akan terpilih 1 orang yang akan duduk di BPA sebagai wakil pemegang polis dengan suara terbanyak dari pemegang polis wilayahnya.

Unik, bukan? Rasanya gak ada deh perusahaan di Indonesia yang seperti ini.

Oya, saya belum cerita, apa sih yang menjadi tugas dari BPA ini. Tugas yang paling utama, tentu, adalah memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Lalu, mereka juga akan menentukan arah dan orientasi perusahaan, semacam Garis-garis Besar Haluan Negara gitu deh. Lalu, yang paling krusial adalah Anggaran Dasar Bumiputera. Anggaran Dasar ini dirumuskan (dan tentu bisa diamandemen) oleh BPA. Jadi, bayangkan, betapa berkuasanya pemegang polis di Bumiputera.

Dari sini juga kemungkinan masalah bisa muncul terkait dengan tidak adanya regulasi pemerintah tentang Mutual. Karena tidak ada peraturan yang lebih tinggi dari Anggaran Dasar, maka BPA menjadi lembaga super body di Bumiputera. Check and balance tentu menjadi persoalan tersendiri. Misalnya, dalam soal pemilihan Komisaris dan Direksi. Apakah orang-orang yang dipilih BPA benar-benar mereka yang memiliki kompetensi dan kinerja tinggi? Apakah pemilihan itu benar-benar berlangsung secara objektif dan fair?

Persoalan lainnya adalah, apakah jumlah anggota BPA yang terbatas, hanya 11 orang, itu dianggap cukup untuk mewakili 5 juta pemegang polis? Apakah suara 11 orang benar-benar dianggap representatif mewakili suara jutaan orang?

Jika ada yang dianggap tidak objektif, bukan salah BPA, tentu. Sebagai pemilik, dan sebagai makhluk yang tidak terlepas dari subjektivitas, mereka juga mempertimbangkan banyak faktor, termasuk faktor pembiayaan, misalnya. BPA ini bersidang paling sedikit 2 kali dalam setahun sidang pengesahan anggaran di awal tahun, dan sidang evaluasi. Di luar itu ada sidang istimewa, terkait penggantian direksi misalnya, atau perubahan Anggaran Dasar, atah hal-hal strategik lainnya. Sebelas orang anggota BPA lalu menjadi relatif. Ia bisa dianggap representatif, bisa sebaliknya.

Karena itu, untuk membangun check and balance, tidak ada cara lain, kecuali melalui intervensi pemerintah. Pemerintah harus hadir melalui regulasi tentang Mutual. Pemerintah harus benar-benar bisa memberikan guidance tentang apa yang “do” dan apa yang “don’t” dalam pengelolaan perusahaan Mutual. 

Bagaimana pun, perusahaan ini beroperasi di wilayah negara hukum Republik Indonesia. Dan mengelola dana puluhan triliun rupiah yang berasal dari jutaan rakyat Indonesia bukan hal yang remeh-temeh. Travel umroh beromzet milaran saja bisa menimbulkan kegaduhan. Apalagi Bumiputera.

So, hadirlah di Bumiputera, Pak Presiden! Karena kita merindukan Bumiputera yang kokoh dan kuat, perusahaan rakyat yang benar-benar berdaya. (bersambung)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)