logo rilis
Survei 2,5 Tahun Pemerintahan Jokowi: Puas tapi Belum Cukup
Kontributor
RILIS.ID
28 Maret 2017, 09:57 WIB
berita
Diskusi hasil survei nasional IndoBarometer 2,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (22/3/2017) di Jakarta. FOTO: RILIS.I

RILIS.ID, Jakarta— Hasil survei IndoBarometer menunjukkan, sebagian besar responden yang mewakili masyarakat di Tanah Air merasa puas terhadap kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tapi mereka juga menuntut agar pemerintahan Kabinet Kerja ini memberi prioritas tinggi terhadap perbaikan sektor ekonomi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari ketika menjelaskan hasil penelitian lembaga survei yang dipimpinnya baru-baru ini menyebutkan, elektabilitas Presiden Jokowi mencapai 66,4 persen. Sementara salah satu pesaing terdekat Jokowi, yaitu Prabowo Subianto meraih elektabilitas 13,9 persen.

Sedangkan 57,8 persen responden menghendaki agar kepemimpinan Jokowi dilanjutkan untuk periode 2019-2024, dan 26,7 persen responden menolak dilanjutkannya kepemimpinan mantan Wali Kota Solo ini. Sisanya sekitar 15,5 persen belum menentukan pilihan.

Survei dilakukan pada 4-14 Maret 2017 terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia, dengan margin of error (tingkat kesalahan) kurang lebih 3%.

Apa saja kunci keberhasilan Jokowi yang ditemukan dalam survei teranyar ini? Qodari mengungkapkan, mayoritas responden menyatakan bahwa tingkat keberhasilan sang Presiden ini terutama dalam bidang pemberantasan korupsi, pelaksanaan eksekusi mati sejumlah penjahat di bidang penyalahgunaan narkotika, lancarnya angkutan laut yang sering dinamai tol laut, serta suksesnya kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi yang dicerminkan dengan ditandatanganinya 11 nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, sebaliknya ada beberapa faktor yang harus menjadi perhatian pemerintahan Jokowi yang dianggap sebagai kegagalannya. Di antaranya harga berbagai kebutuhan pokok yang melonjak, tingginya angka pengangguran, serta munculnya kesan ia terlalu pro ke Beijing, karena begitu intensifnya pengusaha-pengusaha Tiongkok untuk menggarap pasaran domestik Indonesia.

Jika melihat atau merenungkan hasil survei ini, maka bagaimana masyarakat harus menafsirkannya? Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dilantik pada Oktober tahun 2014 menggantikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Jadi hingga Maret 2017 kepemimpinan duet Jokowi dan Jusuf Kalla ini baru berlangsung sekitar 2,5 tahun, atau separuh dari waktu masa kerjanya selama lima tahun, sehingga masih ada waktu kurang lebih 2,5 tahun lagi untuk merealisasikan janji-janjinya yang terucap selama kampanye.

Dengan demikian masih ada waktu yang cukup bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya yakni tetap memilih Joko Widodo atau memilih calon lain.

Harga Bahan Pokok dan Korupsi

Soal gejolak harga kebutuhan pokok, hingga saat ini masih bisa dirasakan masyarakat, seperti harga cabai yang belakangan ini meroket hingga di atas Rp100.000 per kilogram, dari harga rata-rata berkisar Rp20.000 hingga Rp40.000.

Harga cabai ini menjadi strategis karena mayoritas warga Indonesia merupakan penikmat dari produk pertanian yang pedas ini. Bahkan bulan puasa pada Mei 2017 tinggal dua bulan lagi, sehingga diperkirakan harga cabai ini juga semakin "pedas" alias kemungkinan lebih melonjak lagi.

Untuk mengatasi lonjakan harga cabai ini maka kemudian ada wacana untuk mendatangkan cabai dari luar negeri (impor) namun kemudian dibantah oleh pemerintah.

Sementara itu pada bulan puasa tahun 2016 lalu, tidak hanya konsumen tapi juga pemerintah dipusingkan dengan naiknya harga daging sapi hingga menjadi sekitar Rp120.000/kg padahal harga di pasaran seharusnya sekitar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram.

Presiden Jokowi kemudian menetapkan bahwa harga daging sapi menjelang Lebaran 2016 sudah harus turun menjadi sekitar Rp90.000 hingga Rp100.000.

Harus diakui bahwa target yang ditetapkan kepala negara itu baru tercapai hanya beberap hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2016.

Yang patut dipertanyakan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menjadi penanggung jawab penyediaan berbagai jenis produk pertanian, sudahkan Kementerian Pertanian mengambil langkah-langkah konkret agar harga daging sapi ini tidak lagi melonjak-lonjak, terutama mejelang bulan puasa dan lebaran 2017.

Sementara itu, pemberantasan korupsi kini menjadi sorotan mata masyarakat Indonesia karena proyek pembuatan KTP elektronik yang nilai totalnya tidak kurang dari Rp5,9 triliun, ternyata kurang lebih Rp2,3 triliun di antaranya diduga keras telah ditelan atau dikorupsi oleh segelintir oknum pejabat di kementerian, wakil rakyat dan pengusaha yang terlibat dalam proyek tersebut.

Masalah lain yang juga menonjol dan menguras energi dari berbagai pihak, yakni ucapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berpidato selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al Maidah, telah menimbulkan keributan antara ummat Islam dengan warga non-Muslim bahkan di antara sesama ummat Islam tentang pengucapan isi kitab suci Al Qur'an itu.

Bisa dibayangkan ada banyak persoalan pelik yang harus dipecahkan oleh Jokowi mulai dari hal-hal yang "remeh" hingga masalah-masalah yang sensitif ataupun peka.

Selain memecahkan persoalan-persoalan kenegaraan, maka sang kepala negara juga tentu memikirkan bagaimana memasuki Pilpres 2019, misalnya apakah akan tetap maju, siapa calon pasangannya, harus mencari dukungan dari partai-partai politik yang mana saja serta bagaimana menyelesaikan menyelesaikan program-program kerja yang sudah dijanjikannya pada masa kampanye yang lalu dan sejibun masalah lainnya.

Walaupun pilpres masih cukup lama, masyarakat tetap berhak memberi kesempatan kepada Jokowi untuk melaksanakan janji-janjiya sambil rakyat mengawasi atau memantau pelaksanaan janji-janji itu.

Sumber: ANTARA

Tags
#Jokowi-JK
#IndoBarometer
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)