logo rilis
Sogok Syariah
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
14 Februari 2018, 15:04 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Sogok Syariah
ILUSTRASI: Hafiz

MENYOGOK atau menyuap adalah perbuatan ilegal dan karena itu tercela. Bahkan, Nabi Muhammad Saw menyatakan kecaman itu dengan ancaman neraka: “Penyuap dan yang menerima suap, masuk neraka.” Namun, sebagian orang seringkali benar-benar merasa dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis. Jika menyogok terancam dosa; sedangkan jika tidak menyogok, maka kesempatan akan/bisa sirna. Kasus-kasus dilematis inilah yang biasanya menjadi bahan kajian dalam pembahasan-pembahasan masalah keseharian. 

Karena pertimbangan dilema tersebut, muncul pandangan yang berbeda-beda, mulai dari yang tetap berpegang pada perspektif asli bahwa menyogok untuk mendapatkan posisi tertentu apa pun itu, adalah perbuatan yang tidak bisa ditoleransi. Namun, ada juga yang berpandangan bahwa menyogok karena terpaksa, sedangkan semua kualifikasi untuk meraih posisi yang diinginkan terpenuhi, diperbolehkan. Sebab, sogok itu dimaksudkan sekadar untuk mendapatkan hak atau mencegah orang lain yang berkualitas lebih buruk untuk mendapatkan peran atau memegang kuasa.  

Di dalam Alquran maupun hadis, terdapat beberapa kasus dilematis, bukan hanya yang berkaitan dengan muamalah dan ahwal al-syakhshiyyah, tetapi bahkan teologi. Misalnya, orang yang dalam keadaan darurat karena kelaparan dan jika terus dalam keadaan itu bisa membuatnya mati, maka boleh memakan makanan yang diharamkan secara tegas, dengan syarat tidak berlebihan alias hanya memakan untuk sekadar bertahan hidup saja (al-Baqarah: 173 dan al-Ma’idah: 3). 

Dalam kasus yang berkaitan dengan keyakinan, orang yang dipaksa dengan ancaman pembunuhan untuk menyatakan kekafiran, padahal sesungguh hatinya tetap teguh dengan iman, maka juga bukan dosa (al-Nahl: 106, al-Ghafir: 28). Namun, tidak ada satu pun kasus sogok yang ditoleransi. Sebab, dalam keadaan apa pun, menghindari sogok tidak memiliki implikasi yang membahayakan dalam taraf yang disebut darurat. 

Karena itu, argumen tentang dilema yang mengarahkan untuk membolehkan sogok yang bahkan disebut “sogok syar’i", tentu sangat berbahaya. Terlebih dalam konteks sistem demokrasi yang kian liberal sebagaimana terjadi dalam dua-tiga periode politik terakhir di Indonesia, praktik politik uang bisa menjadi lebih merajalela. Argumen yang membolehkan sogok, apalagi jika diberi label syariah, akan dijadikan sebagai basis legitimasi untuk menebar politik uang. Sebab, dengan penilaian yang tentu saja sangat subjektif, bisa saja seorang politisi, baik yang sedang maju untuk merebut jabatan di eksekutif maupun legislatif, menganggap bahwa diri sendiri lebih berhak dibandingkan yang lain. Jika masing-masing merasa lebih berhak, maka semua akan merasa bahwa penggunaan uang untuk memengaruhi pemilih agar mau memilih  mereka menjadi tidak masalah.

Selama ini, sebagian orang yang memaksakan pandangan bahwa praktik politik uang bisa ditoleransi, berpandangan bahwa praktik itu bisa disamakan dengan shadaqah. Ini adalah penyamaan yang sangat gegabah, karena baik secara teknik, maupun terutama secara substansial sangat berbeda. Praktik politik uang dilakukan berkaitan—dan karena itu tebar menjelang—pelaksanaan proses politik untuk rekrutmen jabatan politik (baca: Pemilu[kada]). Uang diberikan karena harapan yang diberi mau memilih yang memberi. Sedangkan, shadaqah diberikan sebagai bantuan atau santunan kepada orang yang lemah atau lebih rendah derajatnya dengan niat hanya karena Allah. Karena itu, tidak ada harapan sama sekali, kecuali balasan dari Allah. 

Untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik, segala bentuk sogok haruslah dipandang ilegal dan haram, yang karena itu harus dijauhi. Dan siapa pun yang memiliki pengalaman hidup yang dilematis tersebut, harus melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan dengan berbagai bentuk usaha yang memungkinkan. Prinsip dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan adalah meraih sarana untuk melakukan kebenaran dan kebaikan haruslah dengan cara-cara yang benar-benar dan baik. Tidak mungkin kebenaran dan kebaikan diraih dan diperjuangkan dengan melalui cara-cara yang bertentangan dengan kriteria kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Dan sogok syariah adalah sebuah istilah yang sudah contradictio in terminis. Wallahu a’lam bi al-shawab.


500
komentar (0)