logo rilis
Soal UMP 2018, GBJ Gelar Aksi di Kantor Gubernur Anies Baswedan
Kontributor

31 Oktober 2017, 10:25 WIB
Soal UMP 2018, GBJ Gelar Aksi di Kantor Gubernur Anies Baswedan
Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan menggelar aksi dukungan terhadap Gubernur DKI, Anies Basweda

RILIS.ID, Jakarta— Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja akan melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, untuk mendukung penetapan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,9 juta.

"Aksi di Balai Kota akan diikuti kurang lebih tiga ribu orang buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ)," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Aksi ribuan buruh di Balai Kota ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp3,9 juta.

Bersamaan dengan aksi buruh, juga akan dilakukan pembahasan rekomendasi UMP 2018 oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini, buruh akan merekomendasikan UMP kepada Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp3,9 juta.

"Angka 3,9 juta berdasarkan hasil survei KHL di DKI Jakarta yang sudah disepakati Dewan Pengupahan yaitu sebesar Rp 3,6 juta ditambahkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi DKI," katanya.

Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan UMP 2018 sebesar Rp3,6 juta, dengan perhitungan formula kenaikan upah yang diatur dalam PP 78/2015.

Menanggapi usulan pengusaha, Said Iqbal mengatakan bahwa Anies - Sandi sudah berjanji tidak akan menetapkan UMP berdasarkan PP 78/2015.

"Karena itu dilakukan survei KHL dan diperoleh angka Rp3,6 juta. Jika ditambabkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, maka nilai UMP 2018 yang ideal adalah Rp3,9 juta sangat realistis," ujarnya.

Lebih lanjut, Said Iqbal menerangkan jika UMP DKI Jakarta tahun 2017 yang ditetapkan dengan menggunakan formula PP 78/2015 digugat buruh di PTUN Jakarta. Hasilnya, gugatan buruh dimenangkan PTUN.

"Dengan semikian sangat tepat jika Gubernur tidak lagi menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan UMP 2018," ujar dia.

Sumber: Antara


Tags
#UMP DKI Jakarta
#Rekomendasi UMP 2018
#GBJ
500
komentar (0)