logo rilis

Soal Penghayat Kepercayaan, Imparsial: Kemendagri Gagal Pahami Putusan MK 
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 Februari 2018, 18:57 WIB
Soal Penghayat Kepercayaan, Imparsial: Kemendagri Gagal Pahami Putusan MK 
FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah gagal menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghayat kepercayaan. 

Menurutnya, hal itu terlihat dari rencana Kemendagri untuk membuat model e-KTP yang berbeda bagi penghayat kepercayaan.

"Mereka (Kemendagri) gagal menerjemahkan putusan MK soal kolom agama," kata Gufron kepada rilis.id, Rabu (14/2/2018).

Gufron menyebut, Kemendagri tidak bisa memahami semangat dari putusan MK yang ingin menghapus diskriminasi selama ini terhadap penghayat kepercayaan. Salah satunya yakni masalah kolom agama dalam e-KTP.

"Pembuatan dua model itu justru menjadi bentuk lain dari diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan," ujarnya.

Dia menjelaskan, para penghayat kepercayaan justru akan mendapatkan diskriminasi lanjutan nantinya bila pemerintah menetapkan dua model e-KTP tersebut. Padahal, putusan MK jelas ingin menghapus diskriminasi. 

"Esensi dan semangat putusan MK tidak hanya ingin menghapus diskriminasi dalam hal pencantuman penghayat kepercayaan dalam e-KTP, tetapi juga diskriminasi-diskriminasi lain yang sering dialami akibat kolom agama mereka," jelasnya.

Seperti diketahui, MK telah mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan, yakni Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim terkait Pasal 61 yang menjelaskan tentang pengisian kolom agama pada KTP.

Kemendagri telah mengajukan kepada Setkab terkait pencantuman aliran kepercayaan dalam e-KTP. Penganut aliran kepercayaan rencananya bakal diberi porsi dalam e-KTP dengan penulisan 'Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

"Kepercayaan titik dua Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan membantah apabila rencana itu merupakan bentuk diskriminasi dari pemerintah. Justru menurutnya, rencana itu merupakan bentuk perhatian dari pemerintah terhadap para penganut atau penghayat kepercayaan tersebut.

"Dulu mereka ingin dimasukkan dalam KTP, mintanya, kan sudah dimasukkan," ujarnya.

"Saya masuk ke teknis administrasi kependudukannya. Itulah masukan-masukan dari berbagai kalangan. Blangko hanya satu, dua aplikasi saran dari MUI. Blangkonya sama," lanjutnya.

Dua desain model pencantuman e-KTP itu di antaranya adalah, identitas agama seperti yang sudah berlaku selama ini. Sedangkan, di model blanko yang kedua, identitas kolom agama tidak dicantumkan, berganti jadi identitas kolom kepercayaan.
 

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)