logo rilis
Salah Tempatkan Dokter, Bupati Nias Dinilai Langgar UU ASN
Kontributor
Tio Pirnando
14 Februari 2018, 13:28 WIB
berita
ILUSTRASI: IDI Bengkalis

RILIS.ID, Ambon— Sekretaris Jenderal PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengatakan, penempatan dokter tidak bisa sembarangan, terlebih dokter spesialis. Menurutnya, penempatan dokter harus sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan jenis pelayanannya.

"Kalau tidak sesuai maka mayarakat rugi dan pemerintah juga rugi. Kan the right man in the right place, sudah menjadi pertimbangan umum dalam menepatkan dan mendayagunakan aparat termasuk tenaga medis. Di Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ada," ungkap Daeng, melalui pesan singkat kepada rilis.id, di Ambon, Rabu (14/2/2018).

Dia menyebut, salah satu kasus pemindahan dokter spesialis Fatolosa Panjaitandari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Sitoli ke Puskesmas Butomozoi, Kecamatan Butomozoi, Kabupaten Nias dianggap tidak tepat. Hal ini pun mendapat perhatian IDI sebagai salah satu wadah persatuan dokter di Indonesia.

"Tugas IDI memberi masukan dan advokasi agar tenaga dokter didayagunakan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai keahliannya dan kebutuhan masyarakat," kata Daeng.

Oleh karenanya, lanjut Daeng, pihak yang berwenang harus bisa menempatkan dokter sesuai dengan bidangnya. "Kalau dokter spesialis misalnya, memang lebih bermanfaat di rumah sakit sesuai keahliannya dan kebutuhan jenis pelayanan di rumah sakit serta ketersediaan fasilitas dan sarana alat medisnya," jelasnya.

Terkait pemindahan kasus di Kabupaten Nias, dia menyebut IDI telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan advokasi kepada dr. Fatolosa Panjaitan. 

"Sudah lama dan sudah dikoordinasikan ke pemerintah daerah kabupaten dan provinsi dan sudah selesai. Dokter yang dipindahkan tersebut lebih dibutuhkan oleh rumah sakit," tegasnya.

Seperti diketahui, Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli, kembali dianggap arogan setelah mengeluarkan "Surat Perintah" dengan nomor 824.4/15/BKD/2018, tanggal 8 Februari kepada dr Fatolosa Panjaitan, SpOg, seorang Dokter Spesialis Obgyn di RSUD Gunung Sitoli ke Puskesmas Butomozoi, Kecamatan Butomozoi, Kabupaten Nias.

"Pola yang sama, hanya dengan sebuah 'surat perintah' memindahkan karyawan. Ini tidak lazim dalam kepegawaian, karena biasanya lebih dikenal dengan surat keputusan untuk sebuah pemindahan pegawai," kata Patrianef, Praktisi Kesehatan dalam surat terbukanya di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Editor: Elvi R

Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)