logo rilis
Rizal Ramli: Jokowi Jangan Phobia dengan Islam
Kontributor
Taufik Saifuddin
15 Januari 2018, 08:49 WIB
Rizal Ramli: Jokowi Jangan Phobia dengan Islam
ILUSTRASI: Hafiz

EPISODE perjalanan Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla telah memasuki babak-babak akhir. Pujian dilontarkan, berikut pula kritikan tak terabaikan. Memasuki tahun politik, publik disuguhi beragam intrik. Akankah kepemimpinan Presiden Jokowi berlanjut? Ataukah terhenti di 2019?

Mantan Menteri Koordiator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli punya pendapat sendiri terkait hal ini. Rizal yang juga pernah tergabung dalam kabinet Jokowi ini mengatakan, kadangkala para menteri dan presiden belakangan ini masih berpunggungan. Akibatnya, dari segi elektabilitas Jokowi memasuki tahap awas. 

Meski demikian, harus diakui bahwa kepuasan masyarakat terhadap sang presiden masihlah tinggi. Namun, catatan elektabilitas harus dijadikan pegangan bila ingin melanjutkan kepemimpinan. Mantan Presiden Komisaris BNI 46 dan PT Semen Gresik ini pun memberikan beberapa rekomendasi kepada Jokowi agar tetap medapat tempat di hati rakyat. 

Untuk mengulas hal itu, wartawan rilis.id, Taufiq Saifuddin, berksempatan mewawacarai Rizal Ramli di Balai Sarwono, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Memasuki tahun politik 2018 dan Pilpres 2019, bagaimana Anda memosisikan Kebinet Kerja Jokowi-JK saat ini?

Kalau dari segi kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi memang masih tinggi, hanya saja memang elektabilitasnya belum terlalu tinggi. Seharusnya sebagai presiden yang sedang berkuasa, keterpilihannya lebih tinggi. 

Kira-kira apa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi?

Ada dua faktor saya rasa. Satu, bahasa sederhananya faktor (kedekatan dengan umat) Islam yang sempat renggang. Ini memang harus dibenahi. Karena biar bagaimanapun kaum muslim itu paling besar di Indonesia. Sehingga tidak boleh lagi ada phobia terhadap Islam ataupun agama lain, apapun itu agamanya. 

Kita ini negara Pancasila, tak elok rasanya bila phobia terhadap Islam, terhadap Kristen, Budha atau apa pun agama tersebut. Karena kalau politik kita akhirnya berubah jadi politik SARA, bangsa ini  akan pecah. Itulah kenapa kami tidak mau ngomongin hal-hal yang menyangkut dengan isu ini. Kita harus go beyond (melampaui). 

Masalah mendasar kita adalah rakyat kita banyak yang miskin dan banyak yang tidak punya pekerjaan. Makanya rentan sekali disulut konflik. Beda pendapat bolehlah saya rasa, tapi jangan sampai merembet ke hal-hal yang seperti ini. 

Banyak orang mengatakan bahwa persoalan ekonomi adalah pemicu utama stabilitas politik kita penuh gonjang-ganjing?

Memang iya, makanya aspek yang kedua guna meningkatkan kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi memang ekonomi. Kalau golongan menengah kan mereka tidak ada masalah, tabungannya di bank banyak. Cuma masalahnya mereka banyak yang tidak mau belanja, di sektor durable terutama. Seperti mereka tidak mau beli rumah, mobil dan barang mahal. Alasannya, mereka takut jangan-jangan nanti diperiksa lagi pajaknya. 

Nah yang perlu diperhatikan itu adalah kelas menengah ke bawah. Mereka ini daya belinya hancur. Kalau kebijakan ekonominya model begini, yaitu super konservatif atau pengetatan, maka ekonomi akan memble atau stagnan. Kan kelihatan kinerja bidang perekonomian kita, tahun ini (2018) paling 5 persen (pertumbuhan ekonominya) tahun depan juga akan sama 5 persen. Oleh karena anak muda saat ini banyak sekali konsumsinya, kita harus tumbuh di atas 6 persen tahun depan.

Untuk bisa tumbuh, kira-kira apa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah?  

Yang harus tinggalkan model pendekatan konservatif ini. Nah, ini ada caranya. Seperti yang saya sering katakan, pompalah ekonomi kita tapi bukan dengan memakai anggaran. Ekonomi harus dipompa memakai evaluasi aset, atau pakai sistem security asset. Atau kalau ingin fokus di infrastruktur pompa pakai BOO/BOT (Build Operate Own/Build Operate Transfer). Istilah yang digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan pokok bagi pembangunan proyek infrastruktur yang didasarkan atas kepentingan Pemerintah Daerah. 

Yang kedua, sikat itu kartel kuota pangan, sehingga harga makanan kita murah. Akhirnya, rakyat punya daya beli dan ekonomi kita tumbuh kembali. Yang ketiga adalah kredit. Masa mengharapkan ekonomi tinggi tapi kreditnya hanya tumbuh 8 persen, tidak mungkinlah, kredit harus tumbuh 15 persen. 

Saran kami tentu tidak boleh juga lantas jor-joran ngasih kredit, nanti bisa macet. Berikanlah kredit pada lembaga-lembaga yang terbukti kredit macetnya rendah, lalu jangakauannya ke rakyat kecil juga luas. Salah satu itu adalah Kupedes, kredit umum pedesaan. Bukan karena saya dulu koordinator lapangan pada 1982 yang memperbaiki sistem itu. Tapi memang faktanya kredit macetnya hanya 0,3 persen.

Terus ada juga PNM (Permodalan Nasional Madani). Trennya kan, di kredit ini ibu-ibu semua, jumlahnya sampai 2 juta orang. Ibu-ibu ini tidak pernah macet kreditnya, kalau kasih kredit sama laki-laki, paling dipakai ngerokok, minum atau kawin lagi. 

Artinya mesti ada pendekatan seperti memprioritaskan ibu-ibu ini untuk bisa membantu memecahkan persoalan eknomi?

Jadi saya setuju memang ada gender approach dalam usaha kredit. Kita kasih saja ke ibu-ibu, pasti aman. Dan selama ini, dengan nasabah 2 juta tadi, pinjamannya mencapai Rp2 juta higga Rp3 juta, kredit macetnya 0,2 persen, lebih kecil dari bank-bank besar. 

Kenapa pemerintah tidak menambah jumlah anggaran untuk kreditnya. Saya sering bilang, tambahkan  modalnya PNM ini Rp5 triliun lagi, sehingga nasabahnya juga bisa bertambah 6-7 juta, dan itu rakyat kecil banget  tapi kreditnya tidak macet loh. Ini menurut saya cara-cara ekspansi kredit tanpa bikin macet. 

Saya sendiri mantan Presiden Komisaris BNI 46, target kredit waktu saya kita naikin, akhirnya pertumbuhan kredit bukan 12 persen lagi malah justru sampai 24 persen. Dan waktu itu kredit macetnya bisa kecil, keuntungan BNI naik 87 persen. Jadi ada caranya buat menggenjot kredit, jangan (menterinya Pak Jokowi) hanya ngomong yang gede-gede, beginilah, begitulah. Kasihan presiden, beliau sudah optimistis sudah dan terus kerja keras sementara kebijakan ekonominya malah menggerogoti elektabilitas Jokowi. 

Kalau di sektor perpajakan sendiri seperti apa?

Misalnya tax ratio, kalau tidak salah itu pertumbuhannya cuma 9 persen, ini paling rendah sejak reformasi. Padahal (para menteri) sudah ngomong gede kan soal pajak. Masalahnya kan, karena yang di uber itu yang kecil-kecil atau yang printil-printil. Seperti telepon genggam yang mau didaftarin supaya kena pajak. 

Pola berfikir sepeti ini sprintil, wajar hasil tax ratio hanya 9 persen, jaman saya saja 11,5 persen. Kenapa, karena (pemerintah) tidak berpikir besar. Yang dikejar itu harusnya penyelundupan, kan ada tiga yang tersebesar, yaitu rokok, minuman keras dan tekstil, itu dapat pajaknya pasti gede

Terus juga, ubahlah Undang-Undang PPN, karena ini sangat ribet. Di dalamnya banyak permainan dalam refund. Ini bisa ganti dengan GST (general service tax), sehingga pendapatan PPN yang hanya Rp400 triliun bisa naik menjadi Rp800 triliun dalam setahun. 

Jadi janganlah yang dikejar-kejar itu rakyat kecil. Nanti yang teidak terpilih lagi itu Pak Jokowi bukan menterinya. Karena, mengejar pajak orang kecil itu pasti merugikan. Misalnya waktu itu ada kebijakan service charge bagi yang mau menikah. Belum lagi uang sekolah, padahal penerimaan negara yang terbesar bukan hanya pajak. Yang terbesar itu mining (pertambangan) dan sumber daya alam. 

Itu sajalah yang dikerjain, karena banyak eksportir batu bara kagak bayar pajak dan macam-macam, akhirnya mereka dapat keuntungan gede. Kalau ini dilakukan Pak Jokowi bisa kepilih lagi. Tapi kalau rakyat yang dikejar sing printil ini, ya saya mohon maaf, ini menggrogoti elektabilitas Pak Jokowi. 

Sekarang kan banyak mafia bertebaran, khususnya di sektor pangan dan ini malah hampir di semua sektor. Tanggapan Anda? 

Ya, kalau saya kan sederhana dulu itu, kita kepret pakai tangan kiri. Itu cuma untuk menunjukkan bahwa mereka yang KKN, yang mafia ini harus berhenti. Saya pernah bilang ke Presiden (Jokowi), “Mas kalau kita mau panen di sawah, tikusnya tuh banyak di Indonesia ini. Karena tikusnya banyak banget, ya harus dikepret, supaya tikusnya kabur panennya buat rakyat”. 

Jadi revolusi mental itu bukan hanya dengan program, training, seminar dan dialog, tapi harus dibuktikan. Salah satunya, revolusi mental itu ya kepret. Dan terbukti kan, waktu itu Rizal Ramli kepret Pelindo, karena ternyata negara dirugikan sekian triliun. Trus Garuda Indonesia juga dikepret Rizal Ramli karena terbukti 2016 negara rugi Rp2,4 triluin, terus pada 2017 Rp3,2 triliun. Apa yang kita kepret ternyata memang barang busuknya. 

Itu revolusi mental. Cuma memang yang kena kepret gerah sama saya, akhirnya digusurlah Rizal Ramli. Gitu aja kok repot, hahaha. 

Seandainya Rizal Ramli terpilih jadi RI 1 atau RI 2, apa solusi yang akan ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita? 

Halah, pada waktunyalah akan kita jelaskan, hahaha. Tapi esensinya ekonomi kita bisa tumbuh double digit di atas 10 persen dari 2019 sampai 2024. Itu artinya dua kali dari pertumbuhan ekonomi sekarang. Kalau itu yang kita lakukan, kebayang tidak Anda, industri bakal senang, kalangan bisnis akan happy, buruh juga riang karena upahnya naik, dan anak-anak muda dapat kerjaan. 

Nah itu adalah satu-satunya jalan kalau kita mau jadi raksasa di Asia. Itulah satu-sautnya jalan mengapa Jepang bisa mengejar Barat sehabis Perang Dunia II hanya dalam waktu 20 tahun, alasannya karena ekonomi mereka tumbuh hampir 13 persen. Itu pulalah cara mengapa China yang tadinya lebih miskin dari kita pada dekade 1970an. Waktu itu China pendapatan rakyatnya hanya 50 dolar per kapia. Saat itu Indonesia justru 100 dolar per kapita. Dalam waktu 40 tahun China meninggalkan kita. 

China saat ini jadi raksasa, karena mereka berhasil tumbuh ekonominya selama 20 tahun, rata-rata 12 persen. Kebayang tidak kamu, kalau kita bisa tumbuh 10 persen, let say 5 tahun, antara 2019-2024, itu bunga-berbunga artinya tumbuh hampir 70 persen. Pendapatan rakyat kita yang 3.600 dolar per kapita nanti itu bisa naik 6.000 sampai 6.500 dolar per kapita dalam 5 tahun. Kalau itu naik artinya stabilitas politik juga naik. Sudah otomatis rakyat tidak ribut lagi dan tidak susah makan lagi. 

Bagikan artikel
Tags
#wawancara
#rizal ramli
#pilpres 2019
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)