logo rilis
Revisi UU MD3, Pengamat: Fungsi MKD Keluar Jalur
Kontributor
Armidis Fahmi
14 Februari 2018, 17:36 WIB
Revisi UU MD3, Pengamat: Fungsi MKD Keluar Jalur
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Pancasila (UP), Muhammad Rullyandi menilai, revisi Undang-Undang MD3 membuat sistem ketatanegaraan menjadi kacau. 

Dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 tersebut, fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diperkuat.

Penguatan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dianggap keluar dari jalurnya sebagai lembaga legislasi.

"Intinya menimbulkan kekacauan hukum dalam penataan sistem ketatanegaraan terkait penguatan fungsi MKD yang keluar jalur tersebut," kata Rully kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Rully mengungkapkan, DPR mengembang tugas menyerap aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugas itu, DPR bisa saja mendapat kritikan publik terkait capaian kinerjanya.

Namun, kritikan publik tidak lagi ditempatkan karena dihadang dengan pasal tersebut. Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi juga berimbas.

"Pasal tersebut sangat berpotensi sebagai pasal contempt of parliement yang bisa mengganjal sistem demokrasi kita dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan berlandaskan nilai nilai Pancasila," tukasnya.

Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang dinilai kontroversi adalah pasal 122 huruf (k). 

Pasal 122 huruf k UU MD3 memberi peluang DPR untuk memidana pengkritiknya yang membuat lembaga DPR menjadi antikritik. 
 

Editor: Kurniati


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)