logo rilis
RKUHP dan UU MD3 Diduga Ada Barter Politik
Kontributor
Armidis Fahmi
13 Februari 2018, 21:26 WIB
RKUHP dan UU MD3 Diduga Ada Barter Politik
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) soal pasal penghinaan presiden bakal mulus di parlemen.

Ray beralasan, tidak ada urgensi penolakan terkait pasal tersebut bagi DPR, lantaran hal yang sama juga didapat oleh DPR. Yakni, hak yang sama soal perlindungan lewat undang-undang juga diperoleh DPR, melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

Terkait itu, Ray mencurigai, ada barter politik antara pemerintah dan DPR untuk memuluskan pasal penghinaan presiden dalam RKHUP.

"Kalau sudah begini, DPR tidak punya alasan lagi untuk menolak pasal tersebut. Toh imunitas juga diberikan, harkat dan martabat presiden juga diberikan dung," kata Ray di D'Hotel, Jakarta, Selasa (13/2/20018).

Lebih jauh, Ray melihat ada ketidakkonsistenan sikap beberapa fraksi di DPR menyikapi pasal perlindungan DPR melalui UU MD3. Namun di sisi lain, fraksi tersebut  menolak soal pasangan penghinaan presiden.

Menurut dia, logika DPR hanya atas dasar pragmatisme politik, dan hanya karena bukan dalam posisi berkuasa.

"Pasal yang melindungi anggota DPR ini disetujui oleh semua fraksi yang bahkan oleh fraksi yang tidak setuju dengan pasal penghinaan presiden. Dalam hal itu Gerindra, PKS dan PAN," ujar Ray.

DPR telah mengesahkan UU MD3. Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang dinilai kontraversi adalah pasal 122 huruf k. Sebab, Pasal 122 huruf k UU MD3 memberi peluang DPR untuk memidana pengkritiknya.

Di sisi yang lain, ada upaya memasukkan kembali norma soal penghinaan presiden ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, normanya telah dibatal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: Taufiqurrohman


500
komentar (0)