logo rilis
Prioritaskan dari Kemendagri
Kontributor
Afid Baroroh
30 Januari 2018, 20:00 WIB
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

USULAN terkait penjabat gubernur telah menggiring animo publik yang tak berkesudahan. Masalahnya, kebijakan ini baru sekedar wacana. Namun, bagaimana sebaiknya sikap pemerintah?

Wartawan rilis.id, Afid Baroroh mewawancari Prof. Djohermansyah Djohan, Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk meminta pendapat terkait persoalan tersebut.

Bisakah perwira tinggi TNI-Polri ditunjuk menjadi penjabat gubernur?

Aturan mainnya sudah jelas bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya atau cuti karena kampanye pilkada, maka sesuai Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang (Pilkada), kekosongan jabatan diisi oleh pimpinan tinggi madya.

Kalau di UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan tinggi madya itu adalah pejabat eselon I, seperti sekjen, dirjen, kepala badan dan staf ahli menteri.

Tapi, di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2018 diberi tambahan, menjadi pimpinan tinggi madya atau setingkatnya. Dengan ini, jadi bisa menunjuk perwira tinggi dari TNI dan Polri.

Apa dasar hukumnya kuat?

Aturan itu memang menjadi celah (menunjuk perwira tinggi TNI-Polri). Tapi, tidak boleh begitu, karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya, seperti UU Pilkada. Maka, pemerintah harus patuh pada ketentuan tersebut, termasuk Pak Mendagri.

Sebab, bila mengacu pada UU Pilkada, sebenarnya pengisian penjabat kepala daerah ini bersifat tertutup. Artinya, di lingkungan pemerintahan, bukan dari TNI-Polri.

Tapi, pejabat eselon 1 Kemendagri jumlahnya terbatas?

Memang di pilkada ini kan ada 171 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi, di mana ada 17 pemerintah provinsi yang mana kepala daerahnya akan ikut lagi dalam kontestasi politik, sehingga tak sebanding dengan jumlah eselon 1.

Kalau demikian kondisinya, sebaiknya Kemendagri tetap prioritaskan penjabat dari internalnya. Kalau memang tetap tidak cukup, maka bisa diambil dari pejabat setingkat di kementerian/lembaga yang punya urusan juga dengan pemerintah daerah. Misal, Kemenko Polhukam, Kemenpan RB, jangan keluar dari sana, apalagi ke TNI-Polri.

Kalau daerah rawan, dan perlu diisi penjabat berlatar belakang militer?

Kalau masalah keamanan daerah selama proses pemilu itu kan ada pembagiannya. Memang menjadi kewenangan pusat, yakni Polri. Namun, instansi tersebut punya struktur ke bawah seperti Polda dan Polres.

Begitu juga untuk masalah pertahanan, ada TNI di tingkat daerah seperti Kodim dan Korem. Jadi, fungsi kepala daerah ini yang mengordinasikan, tak mesti dari TNI-Polri.

Kemudian, apa serawan itu di Jabar dan Sumut sehingga perlu penjabat dari TNI-Polri. Kalau melihat catatan saya, di kedua daerah itu relatif kondusif, tidak sampai ada konflik berdarah, lalu menimbulkan kerusakan serta kerusuhan parah.

Melihat isu tersebut yang ramai, bahkan digiring pada isu politik?

Sebetulnya, ini kan baru usulan Mendagri. Belum tentu berlanjut sampai ke persetujuan Presiden. Jadi, ini masih lama. Bahasanya itu 'Belanda Masih Jauh', kok sudah pada gaduh. Tentu dengan dinamika ini, Kemendagri juga akan mempertimbangkan ulang. Jadi, nothing to worry lah.

baca juga:
Bagian 1: Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur
Bagian 2: Khawatir Tidak Netral 
Bagian 3: Berpotensi Melangkahi Undang-Undang
Bagian 4: Siap Kena Sanksi
Bagian 5: Prioritaskan dari Kemendagri 

Editor: Andi Mohammad Ikhbal

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)