logo rilis
Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan Pemerintah
Kontributor
Taufiqurrohman
13 Februari 2018, 21:49 WIB
Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan Pemerintah

RILIS.ID, Jakarta— Pimpinan DPR menunggu Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) diundangkan menjadi undang-undang oleh pemerintah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, jika hal tersebut sudah dilakukan pemerintah, baru bisa dilaksanakan pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDI Perjuangan

"Sampai Selasa (13/2) sore ini kami belum menerima nota bahwa UU MD3 diundangkan, namun saya mendengar sedang diproses," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dia mengatakan jika malam ini UU MD3 sudah diterima DPR, Rabu (14/2) bisa dilaksanakan yaitu dapat dilakukan pelantikan Wakil Ketua DPR yang baru dari PDIP.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Pimpinan DPR sudah berkirim surat kepada pimpinan Fraksi PDIP untuk segera mengirimkan nama calon Wakil Ketua DPR.

"Kami juga sudah bersurat kepada PDI Perjuangan untuk segera mengirim nama berdasarkan nanti surat yang akan dikirim ke Istana," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden terkait persetujuan Perubahan Kedua UU MD3 menjadi Undang-Undang yang ditandatanganinya setelah Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/2).

Karena itu Fadli menilai, Pimpinan DPR menunggu UU MD3 diundangkan sehingga bisa ditindak lanjuti dengan pelantikan Pimpinan DPR yang baru.

"Tergantung jawaban pemerintah, kalau memang cepat bisa saja. Kalau belum kami menunggu masa sidang yang akan datang," katanya.

Dia memahami kalau PDIP ingin prosesnya segera dilaksanakan namun saat ini prosesnya tergantung pemerintah.

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)