logo rilis
Pers Tak Perlu Merasa Terancam dengan RUU KUHP
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Februari 2018, 17:58 WIB
Pers Tak Perlu Merasa Terancam dengan  RUU KUHP
Eva Achjani Zulfa. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, — Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, mengaku tidak sependapat bahwa pasal 285 dalam draft RUU KUHP akan mengancam kebebasan pers. Ia menilai, justru aturan itu diperlukan untuk menghindari pemberitaan yang tidak jelas asal usulnya atau hoaks.

Dalam pasal 285 draf RUU KUHP berisi pemidanaan bagi penulis berita, terutama dalam pasal terkait berita bohong. Dalam pasal tersebut tertulis: "Setiap orang yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II."

"Saya rasa saya nggak sepakat yah karena saya bukan orang pers, dan bukankah dalam dunia pers sendiri narsum itu harus jelas dan dipertanggungjawabkan," ungkap Eva kepada rilis.id, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Ia pun berujar, pers seharusnya tidam perlu terancam dengan pasal tersebut. Sebab, memang sudah menjadi tugas wartawan untuk menyebarkan berita kebenaran dan tidak berpihak.

"Saya kira pers nggak perlu terlalu terancam karena narsum itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu sudah bisa jadi pager buat pers, itu bukan ancaman," ujar Eva yang juga berprofesi sebagai dosen di UI.

Lebih jauh, Eva menyebut pasal itu juga telat dipertentangkan. Sebab, dalam UU ITE sendiri juga sudah terdapat pasal yang klausulnya hampir sama. Sehingga seharusnya dipersoalkan pada saat pembahasan UU ITE.

"RKHUP ini kan mengkompilasikan isu yang ada di ITE Pasal 27 itu perkembangan dari 310. Jadi kalau pertanyaannya kenapa sudah kejawab dengan hadirnya UU ITE itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Koalisi Kebebasan Pers menilai delik mengenai penyebaran berita bohong berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. Ini mengingat tidak semua narasumber mau membuka informasi penting untuk diketahui publik sehingga media kerap kali menggunakan anonim. Selain itu, beberapa praktisi pers juga khawatir pasal ini mengancam kebebasan pers mengingat kerap kali ada pemberitaan yang mengakibatkan kegaduhan di negara. 

 

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)