logo rilis
Perbanas: Pelaporan Data Kartu Kredit Jangan Langsung ke DJP
Kontributor
Ainul Ghurri
14 Februari 2018, 19:01 WIB
berita
Pengamat ekonomi dan Pengurus Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani (tengah). FOTO: RILIS.ID/Ainul Ghurri

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat ekonomi dan Pengurus Persatuan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, mengusulkan sistem pelaporan data transaksi kartu kredit tak langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi tidak langsung ke DJP. Itu tetap menjaga kerahasian nasabah, karena masyarakat kita ini masih khawatir, kalau datanya ini bisa kebongkar ke mana-mana," ujarnya kepada rilis.id di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pemerintah juga diharapkan meningkatkan data pelaporan transparansi kartu kredit di atas Rp3 miliar untuk nasabah asing. "Nanti kita juga usulkan digunakan untuk yang dalam negeri juga, termasuk Rp1 miliar ke atas nanti April-Mei ini. Dan juga kartu kredit," imbuhnya.

Di sisi lain, Aviliani ingin nasabah terbuka. Sebab, kebijakan pelaporan data tersebut berada di tangan yang benar. "Terutama kredit, tidak bisa ditutupi. Kan, hanya memang harus ada trust-nya dari masyarakat," jelasnya.

Nantinya, tuntas dia, perbankan pun akan menyosialisasikan kepada nasabah, agar tak takut jika datanya disalahgunakan.

Editor: Fatah H Sidik

Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)