logo rilis

Pengumpulan Data Pelaku E-commerce Dipastikan Tertunda
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Februari 2018, 16:39 WIB
Pengumpulan Data Pelaku E-commerce Dipastikan Tertunda
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data transaksi pelaku bisnis digital atau e-commerce tidak terkumpul tahun ini. Keinginan pemerintah merekam seluruh transaksi yang mencakup nilai maupun volume barang milik pelaku e-commerce awal tahun ini akan tertunda. Pasalnya, para pelaku ekonomi digital hingga kini tidak mau menyerahkan data-data terkait dengan nilai dan transaksi.

“Karena ini baru pertama kali, jadi perlu pendekatan lebih lagi kepada pelaku untuk menyadarkan mereka betapa pentingnya data itu bagi kita,” ujar Kepala BPS Suhariyanto usai kick off meeting sensus penduduk 2020 di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (4/2/2018).

Suhariyanto menjelaskan, BPS berencana merekam data pelaku e-commerce berdasarkan model bisnis, yang dibagi menjadi sembilan model. Antara lain, marketplace dan ritel, classified vertical, classified horizontal, travel, transportasi, special store, daily deals, logistic dan payment.

Dari sembilan model bisnis tersebut , BPS akan mendata transaksi yang mencakup nilai dan volume, merchant/seller, unique buyer, investment, metode pembayaran, tenaga kerja, hingga teknologi. Dengan menggunakan model tersebut, maka BPS akan mengetahui seberapa besar pertumbuhan pelaku e-commerce di Indonesia.

Namun, Suhariyanto belum bisa memastikan kapan pendataan itu akan dilakukan. Menurutnya, data-data nilai dan transaksi yang selama ini dilakukan pelaku e-commerce penting untuk melihat seberapa besar kegiatan ekonomi di Indonesia.

“Karena kita perlu meneliti lebih dalam seberapa besar pergeseran konsumsi konsumen. Tapi masih lama,” jelasnya.

Diketahui, upaya pengembangan data pelaku e-commerce ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-commerce) 2017-2019.

Sebelumnya, BPS telah menjamin, semua data yang diberikan pelaku e-commerce terjaga kerahasiannya. Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)