logo rilis
Pembentukan Densus Tipikor Polri Akhirnya Diapresiasi KPK
Kontributor
Taufik Saifuddin
15 Oktober 2017, 08:31 WIB
Pembentukan Densus Tipikor Polri Akhirnya Diapresiasi KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang (kiri). FOTO:RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Purwokerto— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, mengapresiasi rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia.

"Seperti yang saya bilang, itu (Densus Tipikor, red) keren, itu bagus. Banyak hal yang bisa dilakukan, KPK hanya bisa masuk di penyelenggara negara dan kerugian negara, nah yang kecil-kecil itu, densus ini yang akan bisa mengatasi lubang-lubang yang selama ini KPK enggak bisa sentuh," kata Saut di pelataran parkir Stasiun Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (15/10/2017).

Saut mengatakan, terkait dengan masalah apakah nantinya Densus Tipikor akan memfasiliitasi model kerja, struktur, dan sistemnya mirip dengan KPK itu tinggal pilihan saja. Sejauh ini, pihaknya sudah tahu apa yang harus KPK kerjakan dan apa yang akan dikerjakan Densus Tipikor.

"Karena ini memang konsentrasinya berbeda. Kalaupun nanti ada overlap, oleh sebab itu di KPK kan banyak juga (anggota) kepolisian. Jadi artinya nanti, apa yang mereka maksudkan menjadi sparring partner atau apapun bentuknya, buat KPK saya yakin itu akan menjadi lebih cepat mengatasi pemberantasan korupsi," ujarnya.

Saut mengungkapkan, selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berlanjut atau hanya sepotong-sepotong. Pemberantasan korupsi yang sepotong-sepotong tidak boleh dilakukan lagi.

"Dulu juga tim-tim seperti ini banyak, zaman Orde Baru, Orde Lama, ya ada satgas-satgas seperti ini. Kita tidak boleh berhenti lagi, sekali dia dibentuk harus terus, supaya kita cepat selesaikan," paparnya.

Disinggung mengenai adanya kritikan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilaksanakan KPK, Saut mengatakan OTT dilakukan karena tidak gampang membawa seseorang ke depan pengadilan.

"Kemarin saya bilang, yang banyak buktinya saja kami dipraperadilankan. Jadi, kalau sudah cukup bukti, itu adalah proses penegakan keadilan," imbuh Saut.

Jika sudah cukup bukti, lanjutnya, tetapi tidak dilanjutkan dengan proses penegakan keadilan berarti tidak adil. Tokoh atau pejabat negara yang terkena OTT KPK sebenarnya merupakan orang-orang yang berpendidikan dan pintar.

Oleh karena itu, Saut mengharapkan kepada orang-orang yang sudah pintar dan jenjang kariernya sudah baik agar menjaga integritasnya.

"KPK sudah masuk ke semua daerah. Semua daerah yang kepala daerah atau pejabatnya ditangkap-tangkap itu, kami sudah pernah masuk, ngobrol dari hati ke hati agar menjaga integritasnya," terang Saut.

Akan tetapi, katanya, kadang-kadang ada orang yang ingin berubah namun ada yang menarik-narik melakukan korupsi sehingga terseret. "Makanya kami ingin selalu di tengah-tengah mereka agar tetap baik," pungkasnya.

Sumber: Antara


#Densus Tipikor Polri
#KPK
#Saut Situmorang
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)