logo rilis
Pasal Perzinahan KUHP untuk Hindari Aksi Main Hakim Sendiri
Kontributor
Tari Oktaviani
13 Februari 2018, 19:21 WIB
Pasal Perzinahan KUHP untuk Hindari Aksi Main Hakim Sendiri
Eva Achjani Zulfa. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Praktisi Hukum dari Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai dengan diperluasnya klausul perzinahan di KUHP, justru membuat orang-orang tidak sembarang melakukan main hakim sendiri.

Ini mengingat, banyaknya kejadian aksi main hakim sendiri, ketika mendapati sepasang kekasih tanpa ikatan sah perkawinan melakukan zina.

"Perzinahan bisa dipidana di KUHP yang sekarang pasal 484 KUHP ini justru dengan memasukannya ke dalam RKUHP mencegah supaya nggak main hakim sendiri," kata Eva kepada rilis.id, Jakarta, Selasa (12/2/2018).

Menurut Eva, selama ini orang-orang melakukan aksi main hakim sendiri karena belum adanya pasal yang mengaturnya. Sehingga jika sudah ada di KUHP maka orang justru bisa membawa kasus ini ke delik pidana melalui pengaduan.

"Karena kalau dibiarkan tidak seperti yang sekarang seperti banyak sekali masyarakat yang menelanjangi (pelaku), bawa ke pos hansip itu kan sudah main hakim sendiri," paparnya.

Ia pun mengingatkan, pasal dalam RUU KUHP saat ini mencerminkan apa yang jadi kebutuhan di masa sekarang, untuk kemudian ditampung dalam bentuk aturan. Dengan begitu, Eva berharap, dengan berlakunya pasal perzinahan ini maka tidak lagi ada aksi main hakim sendiri di muka publik.

"Memang positifnya dengan memasukan ini ke dalam KUHP maka diharapkan perbuatan-perbuatan yang seperti itu nggak terjadi lagi," tuturnya.

Duketahui, berdasarkan pasal 484 ayat (1) huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018, disebutkan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan bisa dipidana.

Namun untuk menghindari munculnya praktik main hakim sendiri, DPR dan pemerintah sepakat untuk memperketat ketentuan dalam Pasal 484 ayat (2). Dimana dalam pasal tersebut mengatur pihak-pihak yang dapat melaporkan atau mengadukan orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana zina.

 

Editor: Taufiqurrohman

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)