logo rilis
Mengapa Isu SARA Sulit Dibendung?
Kontributor
Afid Baroroh
20 Februari 2018, 22:27 WIB
Mengapa Isu SARA Sulit Dibendung?
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menyinggung imbauan pemerintah terkait isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, pemerintah baru pada level sosialisasi, belum penindakan.

Sebab, sebagian besar pengguna media sosial (medsos) yang dipakai sebagai medium penyebarluasan isu SARA merupakan produksi asing dan terbebas dari otoritas negara. Sementara, pemerintah belum menyediakan alternatifnya.

"Okelah, pemerintah dalam satu sisi bisa melakukan blocking terhadap akses sosial media. Tetapi, pemerintah belum bisa memberi jawaban apa yang harus digunakan oleh warganya," ujarnya kepada rilis.id di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Wasisto, yang lebih bisa mencegah dan menghukum isu SARA adalah masyarakat. Sebab, mereka mengetahui konten yang layak dibagikan melalui medsos, selain pengguna.

Dia menambahkan, isu SARA sengaja diembuskan untuk membentuk opini publik. Sayangnya, hal tersebut tak menguntungkan masyarakat.

"Mereka (masyarakat, red) hanya menjadi korban dari konspirasi politik. Mereka tidak mendapatkan apa-apa,” tuntas Wasisto.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, sebelumnya mengingatkan potensi penggunaan isu SARA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "SARA di berbagai saluran media menjadi alat untuk meraih kekuasaan di tahun politik," ujarnya.

Kala isu SARA dimainkan, menurutnya, akan timbul aksi radikalisme dan berkembang menjadi ujaran kebencian.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)