logo rilis
MUI Nilai Jaksa Agung Tampilkan Politik Partisan di Kasus Ahok
Kontributor
Eroby JF
29 April 2017, 14:00 WIB
MUI Nilai Jaksa Agung Tampilkan Politik Partisan di Kasus Ahok

RILIS.ID, Jakarta— ‎Jaksa Agung M Prasetyo dinilai menampilkan politik partisannya di kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Y Purnama alias Ahok. Penilaian ini diutarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut pidana kurungan selama satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan terhadap terdakwa.

"Kami melihat jaksa agung telah melakukan politik partisan atau politik pilkada. Bagaimana tracking jaksa agung dalam menuntut penista agama Basuki T Purnama," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

Menurutnya, penilaiannya ini bukan tanpa alasan. Masyarakat bisa melihat sejarah bagaimana jaksa agung terdahulu menetapkan criminal justice system yang tak seperti M Prasetyo.

Karena itu, ia menyebut langkah M Prasetyo mengintervensi JPU dengan hanya menuntut ringan Ahok membuat ketidakpercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung, dan proses penegakan hukum makin meningkat.

‎"Tindakan jaksa dalam tuntutannya yang ringan tidak menciptakan penegakan hukum pidana. Malah menimbulkan distrust, ketidakpercayaan publik kepada proses penegakan hukum," ujar Ikhsan.

Selain itu, tuntutan jaksa juga seakan mengotori, dan mencederai pengadilan pidana di Indonesia. "Sepatutnya Kejaksaan mengantisipasi distrust, bukan malah mengotori, dan mencederai pengadilan," ujarnya.

Menurut Iksan, jaksa mestinya menuntut Ahok dengan Pasal ‎156 (a) bukan dengan Pasal 156. Di mana Pasal 156 (a) berbunyi "dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Harusnya itu Jaksa tetap di Pasal 156 (a), tidak geser ke pasal 156," pungkasnya.


Tags
#M Prasetyo
#Kasus Penistaan Ahok
#Tuntutan terhadap Ahok
#Ahok dituntut ringan
500
komentar (0)