logo rilis
Lembaga Keuangan Wajib Laporkan Data Nasabah dengan Saldo Rp1 Miliar
Kontributor
Nailin In Saroh
14 Februari 2018, 19:09 WIB
 Lembaga Keuangan Wajib Laporkan Data Nasabah dengan Saldo Rp1 Miliar
Hestu Yoga Saksama. FOTO: RILIS.ID/Nailin Insaroh

RILIS.ID, Jakarta— Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk melaporkan data nasabah domestik dengan saldo rekening ‎Rp1 miliar paling lambat 30 April 2018.

Namun sebelumnya, perbankan, perusahaan asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya harus mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak paling lambat akhir Februari ini.

"Ini urgent, karena sesuai PMK 73/2017 batas waktu pendaftaran ‎lembaga jasa keuangan ke Ditjen Pajak 28 Februari ini, jadi 2 minggu lagi. Jadi kami ingin melibatkan seluruh stakeholder," ujar Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Rabu (14/2/2018).

Untuk memuluskan pelaksanaan aturan tersebut, Ditjen Pajak menggelar sosialisasi Perdirjen 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis ‎di Aula CBB Kantor Pusat Ditjen Pajak, hari ini.

‎Hestu Yoga mengatakan, sosialisasi Perdirjen 04/2018 sangat mendesak. Aturan turunan ini terbit 5 Februari 2018 sesuai PMK Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Sosialisasi peraturan wajib lapor bagi lembaga jasa keuangan atas data nasabah domestik saldo rekening Rp1 miliar akan berlangsung juga di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Kalau yang di sini (sosialisasi di kantor pusat), kami undang 350 peserta. Tapi sepertinya lebih. Datang dari pihak perbankan, OJK, LPS, Bappepti, Himbara, Asbanda, Perbarindo, Pegadaian, dan lainnya," jelas Hestu Yoga.

Sosialisasi ini dihadiri Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama; Staf Ahli Bidang Pengawas Pajak Kementerian Keuangan, Puspita Wulandari; dan lebih dari 350 pelaku lembaga jasa keuangan, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Asuransi, Bappepti, Pegadaian.

Hadir pula peserta dari Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (Perbina), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Editor: Eroby JF


500
komentar (0)