logo rilis
Komisi V Keberatan Tak Ada Penambahan Anggaran untuk BMKG dan Basarnas
Kontributor

25 Oktober 2018, 23:30 WIB
Komisi V Keberatan Tak Ada Penambahan Anggaran untuk BMKG dan Basarnas
Ilustrasi rapat kerja DPR. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR keberatan, jika tidak ada peningkatan anggaran dari pemerintah untuk BMKG dan Basarnas dalam RUU APBN 2019.

Menurut Juru Bicara Partai Gerindra, Bambang Haryo, anggaran yang ada saat ini dinilai tidak sesuai dengan kerja kedua lembaga tersebut, karena pekerjaan kedua lembaga itu menyangkut nyawa publik.

“Fraksi Gerindra menolak anggaran untuk BMKG dan Basarnas yang tidak dinaikan. Tidak naiknya anggaran kedua lembaga itu tidak sesuai dengan prikemanusiaan. karena anggaran tidak sesuai dengan nyawa publik. Kita tidak setujui keputusan pemerintah yang tidak menambah anggaran BMKG dan Basarnas,” kata Bambang dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kemendes PDT, Kemenhub, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis malam (25/10/2019).

Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis.

Senada dengan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat juga meminta pemerintah untuk menambah anggaran BMKG dan Basarnas.

“Mendukung penambahan anggaran BMKG dan Basarnas. Pemerintah diminta menambah anggaran kepada BMKG dan Basarnas. Mudah-mudahan bisa ditambah dari dana yang lain,” kata juru bicara Fraksi Parta Demokrat, Jonny Allen.

Tahun 2018, kebutuhan BMKG sebesar Rp2,6 triliun tapi disetujui hanya Rp1,7 triliun.

Untuk tahun 2019, kebutuhan anggaran BMKG sebesar Rp2,9 triiliun. Tetapi pemerintah hanya mengalokasikan Rp1,7 triliun.

“Ini artinya tidak ada penambahan anggaran untuk BMKG sementara peralatan deteksi dini banyak yang tidak berfungsi,” tambah Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID