logo rilis
Ketahanan Pangan Rawan Korupsi, Abraham Samad: Segera Aktifkan Satgas
Kontributor
Ainul Ghurri
31 Maret 2018, 18:08 WIB
Ketahanan Pangan Rawan Korupsi, Abraham Samad: Segera Aktifkan Satgas
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, KPK harus mampu menutup celah potensi korupsi di sektor pangan dengan mengaktifkan segera satuan tugas (Satgas) di sejumlah kementerian, khususnya Kementerian Pertanian. Sebab, sektor ini masih rawan tindak pidana korupsi.

"Untuk menutup celah korupsi dan pencegahannya, KPK harus segera mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementrian terkait, selain mengaktifkan operasi tangkap tangan (OTT) kepada siapapun yang terlibat," kata Abraham dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (31/3/2018).

Potensi korupsi sektor ketahanan pangan itu antara lain, terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis. 

"Makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan mendapat keistimewaan pejabat di kementrian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan," jelasnya.

Menurutnya, bila potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, swasembada pangan bisa terhambat, yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa. Ini mengingat, 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

"Sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi, karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan. Korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK, adalah salah satu contoh betapa sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi," ungkapnya.

Potensi sektor ketahan pangan selain di bidang pengadaan seperti impor kebutuhan pokok, juga realisasi asuransi yang masih rendah, yaitu hanya 30 persen dari target. KUR untuk pertanian juga masih jauh dari target di mana serapannya hanya 17 persen dari yang dialokasikan untuk petani. 

Abraham menguraikan, peristiwa masa lalu, di mana KPK menangkap tersangka korupsi impor daging sapi yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi partai politik dan menangkap tangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, hal ini menunjukkan, korupsi di sektor ketahanan pangan bukan omong kosong.

"Kerawanan juga terjadi pada proyek pencetakan sawah baru yang kenyataannya tidak terwujud serta subsidi pupuk yang rawan dikorupsi, seperti kasus pengadaan pupuk urea tablet di Jawa Tengah yang melibatkan pejabat setempat, beberapa waktu lalu," terangnya.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID