logo rilis

KPK Tetapkan Fayakhun Andriadi Tersangka Suap Bakamla
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Februari 2018, 20:25 WIB
KPK Tetapkan Fayakhun Andriadi Tersangka Suap Bakamla

RILIS.ID, Jakarta— Anggota komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, Fayakhun dianggap ikut berperan dalam pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla yang berasal dari APBNP tahun anggaran 2016. 

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidik dan menetapkan seorang sebagai tersangka yaitu FA (Fayakhun Andriadi) anggota DPR RI periode 2014-2019," kata Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut penyidik KPK, Alex menambahkan, Fayakhun diduga menerima fee atau imbalan atas jasanya mengurus anggaran Bakamla. Akibat perbuatannya, ia pun menerima satu persennya.

"Ia diduga menerima uang 300 ribu dolar Amerika," ungkap Alex.

Adapun uang tersebut diterima Fayakhun, dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta secara bertahap sebanyak empat kali. PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI) merupakan perusahaan yang memenangkan tender proyek pengadaan alat satelit monitoring Bakamla tahun anggaran 2016. 

"FA menerima fee atau imbalan atas jasa memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBNP tahun anggaran 2016," tuturnya. 

Menurut Alex, penetapan Fayakhun yang juga politisi Golkar itu sebagai tersangka didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi, surat-surat, barang elektronik dan fakta persidangan dari beberapa terdakwa lainnya. 

Atas perbuatan tersebut, Fayakhun disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)