logo rilis
KPK Tak Mau Dewan Pengawas Rekomendasi Pansus Masuk ke Ranah Yudisial
Kontributor
Tari Oktaviani
14 Februari 2018, 15:03 WIB
KPK Tak Mau Dewan Pengawas Rekomendasi Pansus Masuk ke Ranah Yudisial

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, belum bersedia membentuk dewan pengawas seperti yang direkomendasikan oleh Pansus Angket di DPR RI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, jika pun ada, maka dewan pengawas menurutnya tidak bisa masuk ke ranah hukum.

"Hal penting yang perlu kita ingat pengawasan itu tidak boleh masuk pada ranah judisial. Jadi jangan sampai ada aktor-aktor tertentu atau ada pihak pihak tertentu yang masuk pada ranah juducial selain pada proses hukum itu sendiri," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Febri memandang, pengawasan dari internalnya belum urgensi. Pasalnya, pengawasan terhadap KPK selama ini berjalan cukup efektif dan berjalan optimal.

Seperti misalnya, fungsi pengawasan internal di KPK ada deputi kusus dibawah pimpinan, deputi bidang pengaduan masyarakat dan deputi pengawasan internal. Sehingga ketika pimpinan diduga melanggar kode etik maka ada mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal yang disebut dengan komite etik.

"Misalnya dari pihak eksternal itu salah satunya dilakukan oleh DPR juga. Pengawasan keuangan dilakukan oleh BPK dan pengawasan secara keseluruhan itu dilakukan oleh publik. Jadi kalo dikatakan pengawasan terhadal KPK tidak optimal kita perlu lihat siapa pihak pengawas yang tidak optimal melaksanakan tugasnya," ungkapnya.

Kendati demikian, jika ingin tetap membentuk dewan pengawas maka perlu waktu. Pasalnya, menurut Febri tidak bisa dibuat secara mendadak sehingga perlu dilakukan analisis terlebih dahulu.

"saya kira pembentukan itu kan tidak bisa tiba-tiba ya dan juga harus ada analisis lebih lanjut, apalagi selama ini pengawasan terhadap KPK juga sudah cukup masif dilakukan," ujarnya.

Editor: Taufiqurrohman


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)