logo rilis
KNTI Minta BPK Audit Pengadaan Kapal Bermasalah di KKP
Kontributor
Fatah H Sidik
28 Mei 2017, 21:43 WIB
KNTI Minta BPK Audit Pengadaan Kapal Bermasalah di KKP
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta—? Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebab, kata Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI, Marthin Hadiwinata, KKP mengulang kembali proyek pengadaan 1.000 kapal Inka Mina yang dilakukan pada pemerintahan sebelumnya.
??
"Tindakan ini (PDTT, red) untuk mengusut tuntas dugaan adanya penyimpangan penggunaan fiktif atas dana yang digunakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima rilis.id di Jakarta, Ahad (28/5/2017).

Apalagi, imbuh Marthin, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KKP tahun 2016.

Berdasarkan hasil audit BPK tersebut, katanya, KKP diberikan disclaimer karena pemeriksaan atas pengadaan 750 kapal untuk para nelayan, tidak berjalan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pengadaan itu seharusnya selesai sesuai tahun buku, yaitu pada 31 Desember 2016. Namun, selama proses berjalan, ternyata hanya mampu merampungkan 48 kapal dan bahkan pengadaannya diperpanjang hingga bulan Maret 2017 yang lalu," bebernya.

"Sedangkan anggaran senilai Rp209 miliar untuk pengadaan barang tersebut sudah keluar," imbuh Marthin.

Diketahui pula, jika syarat-syarat melaksanakan perpanjangan harus ada Berita Acara Serah Terima (BAST). Tetapi, proses administrasi tersebut belum selesai dan menandakan BAST bermasalah.

Menurut Marthin, temuan BPK tersebut dapat disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban pengadaan kapal-kapal nelayan tersebut.

"Hal ini sejatinya melahirkan sebuah indikasi kuat, bahwa telah terjadi penggunaan fiktif atas dana yang dikeluarkan untuk pengadaan kapal-kapal nelayan tersebut," yakinnya.

Dia mengingatkan, masalah tersebut cukup serius, mengingat kapal merupakan alat vital bagi para nelayan karena berkaitan langsung dengan hajat hidupnya.

"Tindak lanjut harus segera dilakukan, mengingat kesimpangsiuran informasi yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat mengenai dugaan penggunaan fiktif atas dana tersebut," pungkasnya.

Bagikan artikel
Tags
#KKP
#KNTI
#BPK
#Pengadaan Kapal Nelayan
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)