logo rilis
KADIN: Sudah Lampaui Batas, Hentikan Penugasan ke BUMN Karya
Kontributor

20 Februari 2018, 16:27 WIB
KADIN: Sudah Lampaui Batas, Hentikan Penugasan ke BUMN Karya
Sejumlah pekerja mengangkat sisa runtuhan akibat ambruknya girder di proyek Tol Becakayu, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2/2018). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Erwin Aksa, menilai maraknya kecelakaan konstruksi di Tanah Air sudah tak dapat dibiarkan.

Pada Selasa (20/2/2018) dini hari, kembali terjadi kecelakaan konstruksi pada satu perancah beton dari pekerjaan pengecoran pier head salah satu konstruksi Proyek Strategis Nasional, yakni Tol Bekasi-Kampung Melayu (Becakayu) rubuh. Dilaporkan sebanyak 7 orang pekerja, menjadi korban karena tertimpa konstruksi tersebut. 

“Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di Tanah Air. Setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu”, ungkap Erwin sedih di Jakarta, Selasa (20/2).

Menurutnya, harus ada tindakan dan kebijakan luar biasa dari pemerintah. Untuk itu, Kadin Indonesia meminta Pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang terlalu sering mengalami kecelakaan.

"Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," jelas Erwin dalam pernyataan resmi kepada rilis.id.

Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat.  

Masyarakat tentu sangat ingin pemerintah menyelesaikan program-program pembangunan infrastrukturnya, karena disadari bahwa infrastruktur Tanah Air masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Tapi hal ini tidak boleh menjadikan pemerintah lalai terhadap keselamatan konstruksi.

“Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak overload,” tegasnya.

Selain itu, Pihak Komite Keselamatan Konstruksi (K3) diminta segera melakukan audit menyeluruh  terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan. Apakah ada pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Seperti diketahui bersama, proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor BUMN Karya. Meskipun jumlah proyek sangat banyak dan bernilai besar, namun itu tak disertai kemampuan pengelolaan yang baik. 

"Akibatnya, tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat, hal ini menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi," tandasnya.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)