logo rilis
Johnny G Plate: Sejumlah Pasal UU MD3 Cacat
Kontributor
Intan Nirmala Sari
14 Februari 2018, 03:03 WIB
Johnny G Plate: Sejumlah Pasal UU MD3 Cacat
FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menilai, sejumlah pasal revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), cacat. Ini menyebabkan, pengesahannya mendapat sorotan publik, khususnya terkait pasal-pasal imunitas bagi anggota DPR.

Menurutnya, revisi UU MD3 membuka peluang terbentuknya oligarki kekuasaan di DPR RI. "Terbuka peluang tata kelola DPR RI yang tidak memadai di waktu mendatang. Peluang DPR semakin dikritisi masyarakat semakin terbuka, dan citra DPR pasti akan lebih memburuk," ucapnya di Kompleks DPR, Selasa (13/2/201818).

Peluang oligarki itu, menurut Johnny, ada di Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Di sana disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebelum mendapatkan persetujuan Presiden bagi aparat hukum.

Padahal, dalam putusan Nomor  76/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kausul izin MKD bagi Anggota DPR yang dipanggil, permintaan keterangan  oleh penegak hukum terkait tindak pidana hanya perlu persetujuan Presiden. 

Demikian juga dalam pasal 122. Dalam pasal tersebut, MKD diberikan kewenangan oleh DPR untuk mengambil langkah hukum kepada orang, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Bagi NasDem, pasal-pasal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat DPR, khususnya dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan demokratis. Menurut Johnny, pasal ini bisa ditafsirkan secara keliru oleh publik bahwa DPR akan menjadi lembaga yang anti kritik.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)