logo rilis
Jihad HMI Melawan Radikalisme di Dunia Kampus
Kontributor
RILIS.ID
06 Februari 2018, 21:07 WIB
Jihad HMI Melawan Radikalisme di Dunia Kampus

Oleh Asep Sholahuddin
Ketua PB HMI Bidang Pembinaan Anggota 2016-2018

AWAL mula kelahirannya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyasar para mahasiswa muslim di kampus-kampus supaya memiliki sikap dan rasa percaya diri dalam mengamalkan dan mengembangkan setiap ajaran agama Islam, serta di saat bersamaan, HMI memiliki kesadaran untuk berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada saat itu usianya masih seumur jagung. Fase awal inilah yang menjadi pondasi awal sekaligus menjadi penentu arah perjuangan HMI dalam aspek Keislaman dan Keindonesiaan yang hingga saat ini masih dipertahankan.

Seiring berjalannya waktu, lambat laun HMI menjadi sebuah organisasi besar yang tersebar di kampus-kampus se-Nusantara, baik yang swasta maupun negeri, baik yang sifatnya perguruan tinggi Islam, maupun umum. Tercatat, menurut data paling muktahir, HMI memiliki 20 Badan Koordinasi di tingkat provinsi, dan 210 cabang di masing-masing kabupaten/kota se-Indonesia. Di bawah naungan cabang, terdapat ribuan komisariat yang menyasar fakultas-fakultas yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia.

Namun pertanyaannya adalah, apakan dengan potensi yang dinilai sangat besar itu peran dan fungsi HMI di dunia kampus dapat memberikan jawaban atas permasalahan utama yang sedang menjerat mahasiswa secara maksimal?

Tantangan Saat Ini

Subjek sekaligus objek dakwah HMI adalah mahasiswa. HMI harus mampu membaca serta menganalisa problem mendasar apa yang saat ini sedang melanda mahasiswa. Di antara problem yang dapat mengancam kebangsaan adalah paham radikalisme.

Radikalisme dapat kita pahami sebagai suatu paham atau gerakan yang hendak ingin melakukan perubahan secara drastis, ekstrim, dan radikal (mengakar – mendasar) atas suatu kondisi –dalam hal ini erat kaitannya dengan sosial, ekonomi dan politik— yang dianggapnya tidak benar atau bertentangan dengan apa yang selama ini mereka yakini. Indikator utama pahaman ini biasanya seseorang memiliki sikap ekslusif (tertutup – menutup diri) terhadap keragaman pendapat orang lain, sembari memosisikan diri lebih baik dan lebih benar ketimbang yang lainnya.

Paham radikalisme di kalangan mahasiswa kemudian berwujud pada penolakan mereka kepada sistem demokrasi, anti-Pancasila, serta menginginkan adanya suatu sistem pemerintahan yang didasarkan atas sistem khil?fah. Mereka berkesimpulan bahwa demokrasi dan Pancasila adalah seperangkat sistem thoguth yang bertentangan dengan nilai-nilai Keislaman. Jelas pandangan seperti ini keliru, yang dapat memecah-belah kemajemukan bangsa dan eksistensi negara kesatuan Indonesia.

Sebagai sebuah paham ideologi transnasional, doktrinasi dan penyebaran paham ekslusivisme dan radikalisme di dunia kampus dinilai terstruktur dan sangat masif. Mereka menyebar di sudut-sudut kampus dalam jumlah yang sangat besar. Menurut hasil survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa 39 persen mahasiswa tertarik paham radikal (republika.co.id). Jika gerakan mereka dibiarkan begitu saja bahkan tidak dapat diantisipasi sedini mungkin, bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan, jumlahnya akan semakin banyak lagi dan peran mereka di dunia kampus akan semakin dominan.

Menurut Peneliti bidang hukum Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  (LIPI), Anas Saidi, salah satu faktor utama suburnya gerakan radikalisme di kalangan mahasiwa adalah karena ketidakhadiran organisasi-organisasi kemahasiswaan moderat di dalam kampus. “Kelompok Cipayung, yang pada masa lalu menjadi arus utama dunia kemahasiswaan, hanya dalam waktu satu dekade tersapu secara sistematis menjadi kelompok marjinal. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam kini menjadi kelompok pinggiran." (http://lipi.go.id, 19 Februari 2016)

HMI Kembali ke Kampus

Kampus adalah medan utama perjuangan HMI dalam ikhtiar menyebarkan nilai-nilai Keislaman yang insklusif dan moderat. Saat HMI ‘membelakangi’ kampus, maka secara otomatis ia telah membiarkan generasi muda muslim disusupi oleh pihak-pihak yang membawa pemahaman Islam yang ekslusif dan radikal, yang tentunya secara langsung dapat memberikan efek negatif bagi citra agama Islam itu sendiri dan eksistensi bangsa Indonesia.

Sebagai jawaban atas problem yang sedang menyelimuti mahasiswa di dunia kampus, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi elit Pengurus Besar HMI untuk kemudian menfokuskan diri kembali ke kampus dengan cara meningkatkan rektutmen calon anggota baru secara masif di berbagai perguruan tinggi melalui berbagai macam pelatihan formal, khususnya Latihan Kader tingkat pertama (LK-I) baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pada Latihan Kader tingkat pertama (LK-I) inilah mahasiswa diberikan wawasan pengetahuan mengenai nilai-nilai luhur agama Islam yang moderat, inklusif dan toleran melalui materi Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP); wawasan tentang Keindonesiaan melalui materi sejarah perjuangan HMI, Mission HMI, dan Basic Demand Indonesia; serta wawasan pengetahuan tentang etika kepemimpinan dalam Islam.

Prihal sistem perkaderan yang selama ini telah dijalankan oleh HMI, Prof. Azyumardi Azra (2002) telah memberikan komentar positif dan apresiatif.  Ia menyatakan, “Model perkaderan HMI tergolong yang terbaik. Kesetaraan (equality) dan kesederajatan (egalitarianism) sebagai prinsip paling menonjol dalam budaya HMI, telah memungkinkan semua aktivis organisasi ini melakukan mobilitas vertikal, baik di level pemerintahan maupun di lapangan sosial-ekonomi. HMI telah telah berhasil melakukan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik umat. Dibandingkan dengan sesama organisasi kemahasiswaan lain, HMI masih tergolong yang terdepan.”

Dari itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa HMI memiliki potensi besar untuk merekrut ribuan mahasiswa baru di banyak perguruan tinggi untuk kemudian ditanamkan nilai-nilai dasar yang dapat menjadikan kepribadian mereka sebagai manusia yang memiliki kualitas diri yang Islami tanpa harus meninggalkan akar budayanya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Jika dimungkinkan, elit Pengurus Besar HMI selanjutnya, harus memiliki komitmen untuk melakukan “gerakan rekrutmen sejuta kader” di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia dalam satu periode kepengurusan. Hal ini diperlukan sebagai ikhtiar dan jihad HMI dalam membentengi para mahasiswa dari pengaruh-pengaruh paham pemikiran ekslusif dan radikal yang dapat merusak citra agama Islam sekaligus memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa.

HMI harus mengambil sikap yang tegas serta garis yang jelas bahwa saat ini, musuh utamanya adalah radikalisme di dunia kampus, dan ikhtiar jihad untuk melawannya adalah sebuah kewajiban yang harus diutamakan.

Dengan demikian, jika HMI sudah benar-benar kembali ke kampus dengan membawa misi perbaikan sistem perkaderan secara maksimal –baik secara kualitas maupun kuantitas— maka dengan sendirinya paham radikalisme yang menjerat dunia mahasiswa sedikit demi sedikit akan terkikis sampai habis. Semoga!

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)