logo rilis

JR Saragih Gagal Nyagub, KPU Sumut Jadi 'Kayu Pemukul'?
Kontributor

12 Februari 2018, 22:47 WIB
JR Saragih Gagal Nyagub, KPU Sumut Jadi 'Kayu Pemukul'?
Komisi Pemilihan Umum (KPU). ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Demokrat mencurigai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menjadi "kayu pemukul" permainan kotor partai tertentu. Dugaan itu muncul, lantaran KPU Sumut tak meloloskan pasangan Jopinus Ramli Saragih-Ance Selian sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut 2018.

"Bila benar yang dibuat sebagai alasan adalah legalisasi ijazah SMA, maka KPU harus dicurigai telah jadi 'kayu pemukul' dari permainan kotor partai tertentu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Rachland Nashidik, via siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Dia menerangkan, JR telah dua kali menjabat Bupati Simalungun dua periode. Kader Demokrat itu pun jebolan Akademi Militer (Akmil) dan sempat aktif di TNI dengan pangkat akhir Kolonel. Lalu, memutuskan mundur dan menjadi pengusaha rumah sakit.

Karenanya, Rachland merasa heran dengan putusan KPU Sumut tersebut. Apalagi, faktor yang membatalkan kepesertaannya, lantaran dianggap tak punya ijazah SMA.

"Apakah KPU setidaknya berani mengatakan, manajemen seleksi Akademi Militer Magelang yang meluluskan JR Saragih menjadi Prajurit TNI lebih buruk dari KPU?" tanya dia. "Sungguh, keputusan KPU ini melawan akal sehat," imbuh Rachland ketus.

Meski demikian, mantan aktivis Imparsial ini menerangkan, Demokrat akan melayangkan gugatan atas putusan KPU Sumut itu. Sejumlah dokumen terkait pun bakal dilampirkan. "Antara lain di atas," tandasnya merujuk sejumlah foto dokumen terkait masalah ini.

Di antaranya, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diterbitkan SMA Iklas Prasasti, surat Dinas Pendidikan DKI kepada DPD Demokrat Sumut Nomor 5396/-1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018, serta kronologis pendaftaran JR Saragih-Ance.

KPU Sumut diketahui tak meloloskan JR Saragih-Ance sebagai peserta Pilgub Sumut 2018, lantaran perkas yang diserahkan dianggap tak lengkap. Fotokopi ijazah atau STTB yang disetorkan diklaim tak dilegalisasi instansi berwenang, mengingat SMA Iklas Prasasti sudah tutup.

Rujukan KPU Sumut, surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 1454/1.851.623 Tanggal 22 Januari 2018. Poin empat tertulis, Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta tak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 01 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)