logo rilis

IMM: Kehadiran UU MD3 Bakal Kebiri Demokrasi Tanah Air
Kontributor
Tio Pirnando
14 Februari 2018, 07:07 WIB
IMM: Kehadiran UU MD3 Bakal Kebiri Demokrasi Tanah Air
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ali Muthohirin, menilai, pengesahan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) merupakan ancaman demokrasi. Karena, agenda reformasi berupa demokrasi berkeadilan, disinyalir akan dikebiri dengan hadirnya UU MD3 tersebut. 

"Beberapa pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan merupakan ancaman bagi arah demokrasi bangsa," ujarnya dalam keterangan pers kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Ali menjelaskan, tiga pasal cenderung akan mengkebiri demokrasi Indonesia. Antara lain, Pasal 73 yang mengungkapkan DPR dapat menggunakan Polri, untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan penyanderaan terhadap pihak-pihak yang dipanggil oleh DPR. 

"Padahal, DPR merupakan lembaga politik, sedangkan polisi lembaga penegak hukum. Seharusnya, hukum yang mengendalikan politik, bukan sebaliknya. Hal seperti ini, dapat dikritisi karena membahayakan independensi Polri sebagai penegak hukum. Selain rentan terjadi penyalangunaan kekuasaan oleh para legislator (abuse of power)," tegas dia.

Pasal selanjutnya, kata Ali, Pasal 122 huruf k yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yang mengambil tugas langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. 

"Dengan hadirnya pasal ini, DPP IMM mencerminkan DPR sebagai lembaga anti kritik. Selain itu, regulasi ini tidak dijabarkan bagaimana batas merendahkan kehormatan anggota, maupun kelembagaan DPR," paparnya.

Kemudian Pasal 245 yang mewajibkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Klausul pasal ini tidak mengindahkan perintah MK yang telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh Presiden. Kini DPR malah mengganti izin MKD dengan frasa pertimbangan," tuturnya.

Untuk itu, IMM menilai, pengesahan UU MD3 merupakan upaya kerja sama kolektif yang sempurna dari Senayan untuk melanggengkan syahwat kekuasaan, maupun melindungi kolega mereka dari jeratan hukum. Ali menilai, aggota DPR memagari diri mereka untuk tidak dapat dikritik dari opini publik. 

"Tentunya, hal ini merupakan ancaman bagi demokrasi yang telah diperjuangkan bersama gerakan reformasi yang dikawal mahasiswa era 1998," kata Ali.

Sementara itu, IMM akan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 tersebut.

"IMM mengajak masyarakat, untuk melakukan kerja sama kolektif dalam menolak  UU MD3, dengan mengajukan langkah judical review ke MK terkait pasal-pasal kontroversial. Ini guna menyehatkan kehidupan demokrasi di negara tercinta," tukas dia.
 

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)