logo rilis
Hari Pers Nasional dan Presiden yang Selalu Ingin Membangun
Kontributor
Yayat R Cipasang
09 Februari 2018, 16:28 WIB
Hari Pers Nasional dan Presiden yang Selalu Ingin Membangun
ILUSTRASI: Hafiz

Oleh Yayat R Cipasang
Redaktur rilis.id dan Pegiat Perbukuan di Project Inc.

Pembangunan infrastruktur, popularitasnya telah mengalahkan isu revolusi mental, jargon kampanye Jokowi menjelang Pemilu Presiden 2014. Infrastruktur adalah produk politik yang dapat dijangkau, diukur, diterawang, difoto dan disorot kamera televisi (tangible). Sedangkan revolusi mental adalah produk kebijakan yang susah dibayangkan, di awang-awang, sangat susah dijelaskan dan hasilnya baru terasa 10 tahun atau 25 tahun kemudian (intangible).

Karena itu sangat wajar bila Presiden Jokowi 'memprioritaskan' pembagunan fisik atau infrastruktur. Pembagunan infrastruktur bukan sekadar kebutuhan tetapi ada yang lebih penting dari sekadar fisik yaitu soal kinerja dan pencapaian. Presiden yang telah membangun sejumlah pelabuhan, beberapa bandara dan ribuan kilometer jalan tol dianggap sukses.

Sebaliknya, Presiden yang telah mengangkat ribuan guru honorer menjadi guru tetap, memuliakan para bidan dan perawat hingga memiliki status jelas, membebaskan pajak segala macam jenis buku dan menggratiskan pendidikan hinggga kuliah diangggap bukan prestasi.

Rupanya, keinginan Presiden membangun pun sampai pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Padang, Sumatra Barat. Ranah Minang adalah penghasil jurnalis dan tokoh pers yang telah mewarnai kehidupan pers nasional dari zaman kolonial hingga masa reformasi saat ini. Satu dari enam tokoh pers kelahiran Sumbar di antaranya Djamaludin Adinegoro dengan karya monumentalnya "Melawat ke Eropa".

Dari pengalamannya menjelajahi Benua Biru mulai pertengahan 1926 pada usia 22 tahun dan kemudian dibukukan dalam beberapa seri, Adinegoro mendapat pelajaran penting yang kemudian dibuat semacam avorisme. "Hanya ada satu mata uang yang berlaku di mana-mana. Bukan Gulden Negeri Belanda, bukan Deutche Mark Jerman, bukan Poundsterling Inggris, dan bukan pula Dolar Amerika. Mata uang itu bernama kejujuran."

Kelak, kutipan ini menjadi rujukan dan pendidikan dasar di sekolah-sekolah atau kursus jurnalistik bagi pemula. 

Selain trilogi "Melawat ke Barat, Menjajah Tanah Dingin" (Balai Poestaka, Batavia Centrum, 1931) karya Adinegoro lainnya "Falsafah Ratu Dunia" (Balai Poestaka, Jakarta, 1949), "Atlas Indonesia" (Penerbit NV Djambatan, Jakarta, 1952) dan "Ensiklopedi Umum dalam Bahasa Indonesia" (Bulan Bintang, Jakarta, 1953).

Terinspirasi kehebatan Adinegoro ini, Presiden Jokowi rupanya terbetik untuk mengabadikannya lewat museum. Pembangunan museum ini untuk mengapresiasi peran Adinegoro yang dinilai berperan besar dalam membangun pondasi kultur insan pers di Indonesia.

"Lahan yang ada akan digunakan untuk museum Adinegoro. Pemerintah akan mendukung penuh hal tersebut," kata Jokowi dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN), di kawasan Danau Cimpago, Padang, Kamis (9/2/2018).

Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupatan Sawahlunto, Sumatra Barat, Jokowi sempat mengunjungi kampung dan rumah tokoh pers sekaligus sastrawan Adinegoro. Rumahnya tak berbekas tetapi lahan seluas 2.459 meter masih tersisa.

Pertanyaannya, kenapa Presiden harus membangun museum Adinegoro. Kenapa lagi-lagi wujud dan fisik yang terus ditonjolkan. Kenapa misalnya, Presiden tidak mendorong negara membiayai penerbitan karya-karya adiluhung Adinegoro yang sekarang sudah tidak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan sekolah.

Adalah revolusi mental yang sesungguhnya, bila Presiden memberikan subsidi kepada penerbit-penerbit swasta secara masif untuk menerbitkan karya-karya hebat tokoh pers mulai zaman pergerakan hingga 'zaman now'. Tentu, pers hanya bagian kecil. Penerbitan secara masif lainnya yang  terus didorong oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan politik akan lebih bermanfaat dibandingkan infrastruktur atau fisik semata.

Kenapa harus membangun museum? Toh, negeri ini sudah memiliki Museum Monumen Pers Nasional di tanah kelahiran Pak Jokowi di Surakarta. Mungkin, hanya tinggal dilengkapi dan dimodernisasi.


500
komentar (0)