logo rilis
Gawat! Ekonomi Indonesia Dikendalikan Sekelompok Orang Saja
Kontributor
Intan Nirmala Sari
15 Februari 2018, 06:06 WIB
Gawat! Ekonomi Indonesia Dikendalikan Sekelompok Orang Saja
ILUSTRASI: Megawati Institute

RILIS.ID, Jakarta— Riset Megawati Institute menunjukkan, transformasi struktural perekonomian Indonesia masih mengalami hambatan akibat penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Ini sekaligus mengindikasikan perekonomian hanya dikendalikan sekelompok kecil pelaku ekonomi (oligarki).

"Diduga terdapat hambatan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, dan percepatan penurunan ketimpangan yang disebabkan adanya oligarki ekonomi," menurut hasil riset beberapa waktu lalu.

Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2017, 56,87 persen total simpanan yang ada di perbankan Tanah Air dikuasai 0,11 persen masyarakat terkaya di Indonesia.

"Bahkan, 48 grup konglomerasi keuangan telah menguasai 66,96 persen atau setara Rp5,980 triliun total aset sistem jasa keuangan (SJK)," jelasnya.

Berdasarkan laporan Credit Suise 2017 menunjukkan, 1,0 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 45,4 persen kekayaan nasional. Selain itu, 10 persen penduduk terkaya Tanah Air menguasai 74,8 persen kekayaan nasional.

Peneliti Megawati Institute Reno Koconegoro mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan daya tawar (bargaining position) yang kuat dari Oligarki terhadap negara. Mengingat, kekayaan 50 oligarki lebih besar dari penerimaan perpajakan APBN 2018 dan lebih besar dari Belanja Pemerintah Pusat dalam satu tahun kalender anggatan di APBN 2018.

"Artinya jika 50 orang terkaya ini berkumpul dan mengumpulkan kekayaannya, maka kapasitas politiknya secara kasar dapat dikatakan setara dengan pemerintah pusat," ungkapnya kepada rilis.id, Kamis (15/2/2018).

Terkait dengan bergaining position, kapasitas politik pertahanan kekayaan para Oligarki ini, hampir 600 ribu kali lipat lebih besar (584.478) dibandingkan dengan masyarakat biasa.

"Nah, politik pertahanan kekayaan ini biasanya dilakukan melalui lobi, proses politik pemilihan umum, pembentukan opini dan proses pembentukan kebijakan negara," tandas Reno di Jakarta.
 


500
komentar (0)