logo rilis
Fahri Nilai Pembentukan Dewan Pengawas KPK Sangat Diperlukan
Kontributor
Zul Sikumbang
14 Februari 2018, 18:43 WIB
Fahri Nilai Pembentukan Dewan Pengawas KPK Sangat Diperlukan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, pembentukan dewan pengawasan di internal KPK sebenarnya sangat diperlukan. 

Menurutnya, lembaga hukum di Indonesia memiliki pengawasanya sendiri melalui Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung dengan Komisi Kejaksaan dan Kepolisian dengan Kompolnas. 

"Sementara KPK tidak ada pengawasannya pada hal KPK punya power lebih kuat dari pada polisi dan jaksa," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Fahri menambahkan, Komite Etik Adhoc yang menjadi lembaga pengawas KPK masih belum cukup. "Selayaknya ada pengawasan permanen. Komite Etik adalah Adhoc. Kalau Dewan Pengawas ini, kita lebih intensif melakukan pengawasan," kata Fahri.

Sebelumnya, Panitia Khusus Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK telah menyelesaikan tugasnya melakukan penyelidikan. Salah satu rekomendasi penting dari Pansus Angket KPK adalah pembentukan Badan Pengawas.

“Kepada KPK disarankan melalui mekanisme yang diatur sendiri oleh KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan dari unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh-tokoh berintegritas, dalam kerangka terciptanya check and balances,” kata Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa saat menyampaikan laporan akhir dari Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Selain itu, Pansus Angket meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM, pihak perbankan dalam menjalankan kewenangannya.

“Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik,” kata Agun.

Kemudian, Pansus Angket KPK merekomendasikan Komisi anti rasuah itu menyempurnakan struktur organisasi agar mencerminkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

"Saya berharap agar KPK menindaklanjuti rekomendasi tersebut," tutupnya.
 

Editor: Sukma Alam


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)