logo rilis
Fadli Zon: Pemerintah Stop Jadi Agen Pariwisata IMF
Kontributor

28 September 2018, 21:00 WIB
Fadli Zon: Pemerintah Stop Jadi Agen Pariwisata IMF
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyebutkan, sejauh ini pemerintah telah gagal menjawab pertanyaan publik atas urgensi Indonesia, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan IMF-Bank Dunia yang terbilang mahal.

“Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 bukanlah bentuk penghargaan, karena kita mengajukan diri melalui bidding proposal. Masalahnya, apa urgensinya kita mengajukan diri jadi tuan rumah kegiatan mahal tersebut? Ini agak berbeda dengan penyelenggaraan Asian Games atau Olimpiade yang jelas manfaatnya,” katanya di Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Fadli menilai, sejauh ini pemerintah hanya bicara tentang dampak terhadap pariwisata di Pulau Bali dan sekitarnya saat bicara mengenai kegiatan tersebut. 

“Menurut saya itu jawaban yang dangkal. Biaya teknis untuk kegiatan tersebut menyedot anggaran sekitar Rp1 triliun, sementara biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membangun infrastruktur pendukung mencapai Rp4,9 triliun. Kalau hanya untuk mempromosikan pariwisata Bali, atau Indonesia, itu jelas biaya promosi yang sangat mahal dan tak masuk akal,” kata dia.

Politisi Gerindra ini mengatakan, kecuali untuk kepentingan prestise beberapa elite di pemerintahan. Pemerintah sebenarnya tak punya target yang jelas atas kegiatan yang menyedot anggaran hampir Rp6 triliun tersebut. 

Memang, Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada potensi investasi sebesar 2 hingga 3 miliar Dollar Amerika atau sekitar Rp43,5 triliun bisa masuk ke Indonesia melalui pertemuan tersebut. 

“Tapi saya kira proyeksi itu tidak akan efektif. Namanya saja cuma potensi, ujungnya biasanya tak terjadi apa-apa. Dana sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk rehabilitasi Lombok dan Sumbawa atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung,” ungkap Fadli.

Pertemuan tersebut, sambungnya, akan lebih banyak dihadiri oleh para birokrat pemerintahan, Non Governmental Organizations (NGOs), akademisi, dan kalangan media. 

“Jadi, jangan bayangkan kegiatan ini menjadi semacam investor summit, sangat jauh. Sehingga, proyeksi investasi yang muluk-muluk dari kegiatan ini menurut saya hanya bersifat apologetik saja, sekadar jadi dalih pembenaran atas kegiatan mahal ini. Apalagi, agenda yang akan dibahas pun sangat luas, mulai dari ekonomi global, keamanan, hingga keuangan global,” sebut politisi Gerindra itu.

Di tengah depresiasi nilai tukar Rupiah yang terus membengkak, kemudian defisit transaksi berjalan, serta melebarnya potensi krisis, Fadli menilai, tidak elok jika pemerintah hanya bisa bicara tentang pariwisata sesudah mengeluarkan biaya triliunan Rupiah.

Ia khawatir, pemerintah tak lagi punya visi dan target.

“Kita pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan IMF saat penanganan krisis 1997-1998. Seharusnya kita punya sikap yang lebih kritis terhadap lembaga internasional tersebut, bukan sebaliknya. IMF adalah lembaga yang menyiram bensin di tengah api ketika krisis 1997-1998 di Indonesia,” ungkap Fadli.

Lebih lucu lagi, pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo pernah melontarkan kritik keras terhadap IMF dan World Bank. 

"Kritik Presiden begitu keras," katanya.

Namun, menghadapi Pertemuan IMF-World Bank 2018 di Bali nanti, kita telah kehilangan jejak atas kritik Presiden dua tahun lalu tersebut. 

“Ini menunjukkan pemerintah sekarang memang tak punya ideologi ekonomi yang jelas. Inkonsistensi apa yang diucapkan dan apa yang dilaksanakan,” pungkas Fadli.
 

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID