logo rilis
Fadli: Tak Mungkin Bisa Indonesia Swasembada Pangan, jika...
Kontributor
Zul Sikumbang
19 Februari 2018, 12:01 WIB
Fadli: Tak Mungkin Bisa Indonesia Swasembada Pangan, jika...
Pekerja mengangkut beras di Gudang Pasar Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (26/7/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Fadli Zon menanyakan data beras yang dikeluarkan Pemerintah berbeda-beda.

“Pemerintah menyatakan jika produksi padi tahun ini diproyeksikan akan meningkat 5 persen. Tapi kenapa target serapan Bulog justru turun? Ini makin meyakinkan jika data pertanian yang ada yang memang perlu dipertanyakan akurasinya,” kata dia lewat siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Senin (19/2/218).

Menurut Fadli, tahun ini target serapan gabah petani oleh Bulog justru malah diturunkan. Tahun ini Bulog hanya menargetkan penyerapan gabah petani sebesar 2,7 juta ton. Padahal realisasi penyerapan gabah tahun 2015 dan 2016 angkanya mencapai 2,6 dan 2,9 juta ton.

"Indonesia tidak mungkin bisa swasembada pangan jika pemerintah mempermainkan data pangan sesuai kebutuhan mereka saja. Jika ingin impor, maka data produksi yang dipakai dibikin defisit. Sementara, untuk keperluan kampanye, data produksi yang digunakan selalu surplus,” ujar Wakil Ketua DPR RI ini. 

Selain itu, kata Fadli, petani mengeluhkan rusaknya infrastruktur dan rendahnya harga gabah patokan pemerintah, padahal harga beras saat ini sedang tinggi.

Dari kunjungan kerjanya di Jonggol, Kab Bogor, para petani mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi, pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah untuk gabah petani.

"Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Harga itu jauh di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700 saja per kilogram," tukasnya.

Sayangnya, sambung Fadli, harga gabah yang bagus juga tak bisa dinikmati oleh petani, karena dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal panen. 

Ia menambahkan, petani banyak yang mempertanyakan kebijakan impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian menyulitkan petani saja.

“Orang-orang desa bertanya, bukankah dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen? Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?Itu pertanyaan mereka,” sebut Fadli.

Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek memang bisa menjamin ketersediaan pangan. Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk, karena akan melemahkan kemampuan produksi sektor pertanian kita. Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu dalam mengatasi persoalan pangan.

Di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh petani, pemerintah mestinya memperbesar pemihakan terhadap mereka, melalui berbagai lembaga dan kebijakan yang ada.

“Saya sangat menyayangkan kebijakan pangan kita yang terkesan amburadul. Kementerian Pertanian selalu mengklaim produksi beras kita surplus, tapi Kementerian Perdagangan malah menerbitkan izin impor. Begitu juga halnya dengan jagung. Kementerian Pertanian mengatakan kita telah mengekspor jagung, tapi Kementerian Perdagangan kini malah sedang mewacanakan akan mengimpor jagung juga. Klaim pihak pemerintah terkait pangan tidak sinkron satu sama lain,” tutup Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Editor:


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)