logo rilis
Eksistensi Gagasan Kebangsaan-Keislaman di Kampus Indonesia
Kontributor
Yayat R Cipasang
09 Februari 2018, 09:58 WIB
Eksistensi Gagasan Kebangsaan-Keislaman di Kampus Indonesia
FOTO: dokumen pribadi

Oleh Arifin
Kandidat Ketua Umum PB HMI 2018-2020 dan Mahasiswa S2 IPB

TIGA tahun terakhir, udara toleransi di Indonesia kian terasa pengap dan menyesakkan. Sebuah laporan hasil penelitian dari Setara Institute yang dirilis Juni 2017 mengungkap hal tersebut dan cukup menunjukkan realitas kebangsaan-keumatan yang terjadi di Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut seperti mencatat bahwa selama tiga tahun terakhir (2014-2016) ditemukan sebanyak 539 peristiwa dan 683 tindakan intoleransi atas nama agama. Tahun 2016, peristiwa intoleransi atas nama agama meningkat 36 persen dari tahun 2014. 

Lebih jauh, hasil penelitian itu membedah bahwa sepanjang tahun 2016 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tersebar di 24 provinsi. Sebagian besar pelanggaran tersebut yaitu terjadi di Jawa Barat (41 peristiwa), DKI Jakarta (31 peristiwa), dan Jawa Timur (22 peristiwa). 

Dari 270 tindakan intoleransi beragama/berkeyakinan tahun 2016 tersebut yaitu sebesar 48 persen (130 tindakan) dilakukan oleh aktor non-negara. Kelompok lima besar aktor-aktor non-negara tersebut yaitu terdiri dari (1) kelompok warga (42 tindakan); (2) Aliansi Ormas Islam (30 tindakan); (3) Majelis Ulama Indonesia/MUI (17 tindakan); (4) Front Pembela Islam/FPI (16 tindakan); dan (5), perusahaan (4 tindakan). 

Ironisnya, kelompok lima besar dari aktor-aktor non-negara itu adalah “berlabel Islam”. Di sisi lain, pada saat bersamaan − disadari atau tidak − perguruan tinggi yang semestinya terbebas dari upaya-upaya mainstreaming (pengarusutamaan) kedalam dikotomi-dikotomi ekstrem, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan juga tengah digerogoti menuju ke arah dikotomi-dikotomi ekstrem itu. 

Kampus-kampus ternama di Indonesia seperti IPB, UGM, UI, ITB, Unpad, IKIP Malang, Unhas, Unair, ITS, dan hampir keseluruhan perguruan tinggi Islam dan PTN lainnya (Sewandarijatun O, 2017) adalah ladang-ladang subur di mana proses reproduksi itu terjadi secara masif dengan berbagai varian metodenya. 

Upaya-upaya menuju kepada arah penciptaan-penciptaan kemajuan bangsa kian menemukan tantangan terbesarnya. Energi begitu banyak terkuras untuk menyelesaikan perkara-perkara 'sepele' tidak produktif, yang sebenarnya telah tuntas dibahas oleh para founding fathers dan tidak perlu diulang kembali, seperti ideologi negara. 

Dalam suatu kesempatan pada tahun 1994 Cak Nur pernah mengemukakan mengenai pentingnya perhatian kepada hal-hal substansi dibandingkan sekadar terjebak di dalam simbolik pelabelan. Kutipan utuhnya adalah sebagai berikut: “...Sebutlah Pancasila itu non-Islam. Tetapi umat Islam sekarang mengisinya dengan Islam. Contohnya musyawarah. Musyawarah itu kan perintah Alquran. Orang Kristen juga mengatakan kita harus bermusyawarah, tanpa mengatakan itu nilai Islam. Nah, itu yang kita maksud, bahwa Indonesia itu muslim dalam arti etika. Etikanya itu Islam, tapi tidak usah kita beri label Islam. Untuk apa? Jadi, yang penting isinya. Maka, jika bangsa kita mau maju, itu harus dihubungkan dengan etika yang kuat” (Madjid N, 1998). 

HMI sebagai organisasi mahasiswa yang kental dan kuat dengan tradisi intelektual memiliki daya produktif (terdiri dari 211 cabang dan meliputi 500 lebih perguruan tinggi di seluruh Indonesia). Dengan kekuatan ini HMI dapat memimpin, mengambil peranan public discourse dalam kehidupan kampus, kebangsaan, keindonesiaan, keislaman, dan keumatan untuk “meredam” upaya-upaya pengarusutamaan kedalam dikotomi ekstrem tersebut. Tentu melaui pemikiran-pemikiran ala ke-HMI-annya sebagaimana yang telah dimulai Cak Nur sejak medio 1970-an terdahulu. 

HMI perlu menyadari bahwa pentingnya menyuguhkan khazanah pemikiran jalan ketiga (third way) ala HMI sebagai “penyeimbang” di tengah-tengah kemelut ekstremis yang tengah mengerogoti berbagai lini berkehidupan dan berkebangsaan di Indonesia. 

Sudah saatnya bagi HMI secara kelembagaan memimpin dan menjadi pendobrak untuk menciptakan segenap kondisi pemungkin yang diperlukan bagi tumbuh-kembangnya kemajuan pada setiap sendi-sendi berkehidupan dan berkebangsaan. Menendorak dengan memanfaatkan modal sosial dan kedayaannya dengan gerakan-gerakan keintelektualan ala ke-HMI-annya. Umat dan rakyat Indonesia harus 'dicerdasi', bukan 'diperdayai'. Insya Allah. Yakin usaha sampai. Bahagia HMI.

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)