logo rilis
Dualisme Partai, Menkumham Diminta Profesional
Kontributor
Armidis Fahmi
14 Februari 2018, 15:08 WIB
Dualisme Partai, Menkumham Diminta Profesional
Menkumham Yasonna Laoly (kiri) dan Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (kanan). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mendesak Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly bersikap profesional dalam menghadapi konflik partai. Jika tidak, akan mengganggu proses "pesta demokrasi".

"Seharusnya Menkumham itu harus cepat mengambil keputusan, tidak membiarkan terbelahnya partai. Akibatnya, kan, bisa menghambat proses pilkada," ujarnya saat dihubungi rilis.id di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Sosial Politik Indonesia (Puspol) ini mengingatkan, Yasonna harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (on the track) dalam membina partai.

"Dalam konteks hukum, ya, objektif. Tidak boleh melibatkan sisi politisnya," tegas Ubed, sapaannya.

Sebagai informasi, sejak 2014 hingga kini sejumlah partai politik terpecah menjadi dua kudu. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Hanura.

Dari keempat partai, baru Golkar yang solid dan ditandai dengan terlaksananya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 2016. Kalaupun ada dinamika, tak merembet hingga munculnya kepengurusan tandingan.

Sedangkan PPP, PKPI, dan Hanura masih terbelah menjadi dua pihak. PPP terbagi menjadi ada poros Ketua Umum Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Di PKPI, ada kepemimpinan AM Hendropriyono dengan kutub Haris Sudarsono. Sedangkan Hanura, terbelah antara versi Oesman Sapta Odang dan kepengurusan Daryatmo.

Editor: Fatah H Sidik


500
komentar (0)