logo rilis
Diduga Terima 'Tiga Ton' Lebih, Taufik Kurniawan Ditetapkan sebagai Tersangka
Kontributor

30 Oktober 2018, 16:00 WIB
Diduga Terima 'Tiga Ton' Lebih, Taufik Kurniawan Ditetapkan sebagai Tersangka
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen TA 2016. Ia diduga menerima Rp3,65 miliar.

"Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Basaria menyebutkan hal ini berawal ketika Muhamad Yahya Fuad (MYF) selaku Bupati Kebumen diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Anggota DPR RI, salah satunya pada Taufik Kurniawan selaku Wakil Ketua DPR RI.

Taufik diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah VII (Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga) dan Fraksui PAN.

Saat itu terdapat rencana alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai sekitar Rp100 millar. Diduga fee untuk pengurusan anggaran DAK ini adalah fee 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

"MYF diduga menyanggupi fee 5 persen tersebut dan kemudian meminta fee 7 persen pada rekanan di Kebumen," katanya.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp93,37 Milyar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di sana.

Adapun ada sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai uang Rp1 milyar adalah "Satu ton". Diduga Taufik menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar dalam kasus ini.

Atas perbuatan tersebut Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka suap. Cipto diduga menerima suap sebesar Rp50 juta  terkait pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2015-2016.

Atas perbuatannya itu, Cipto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID