logo rilis
Dianggap Simbol, DPR Minta Ada Pengamanan Khusus di Gedung Parlemen
Kontributor

16 Oktober 2018, 21:57 WIB
Dianggap Simbol, DPR Minta Ada Pengamanan Khusus di Gedung Parlemen
Ilustrasi Gedung DPR RI. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI, Mulyadi, meminta agar ada pengamanan khusus terhadap gedung parlemen.

Menurutnya, gedung parlemen bagian dari simbol suatu negara. Oleh karena itu, harusnya diberikan pengamanan khusus dari pihak keamanan.

"Di negara-negara lain, Gedung Parlemennya betul-betul terjaga dengan baik. Di Indonesia, saya melihat pengamanan parlemen sifatnya hanya bantuan keamanan saja," kata politisi Partai Demokrat ini menanggapi penembakan di Gedung DPR yang terjadi Senin (15/10/2018) kemarin.

Mulyadi yang ditemui Selasa (16/10/2018), menyatakan rumor peluru nyasar hingga mengenai salah satu jendela di Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Golkar harus diselidiki oleh pihak keamanan.

"Karena hal ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang membuat anggota parlemen tidak nyaman di DPR. Itu sangat bahaya sekali. Kejadian ini bukan hanya sekali ini saja, dulu juga pernah terjadi," katanya.

Ia berharap, pemerintah bisa mengubah pola pengamanan gedung parlemen. Namun, tidak berarti juga membuat gedung parlemen menjadi sangat tertutup.

"Kita ingin, pengamanan parlemen jangan hanya perbantuan dan dijaga beberapa anggota polisi saja, tapi harus ada pengaturan, daerah-daerah mana saja yang bisa diakses publik dan tidak, karena juga menyangkut keamanan anggota DPR," kata Mulyadi.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding mengapresiasi langkah cepat Polri dalam mengusut kasus peluru nyasar ke ruang anggota DPR lantai 13 dan 16 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Meskipun terlihat sepele, kata Karding, masalah tersebut dapat berbuntut negatif, karena peluru itu menyasar ruang anggota Fraksi Gerindra, Wenny Warouw dan anggota Fraksi Golkar, Bambang Heri Purnomo.

"Kejadian ini tentu membuat kita terhentak dan kaget, karena jujur saja saya tidak pernah menyangka bahwa jangkauan dari lapangan tembak itu bisa sampai sini. Itu tidak kepikiran oleh saya," ujar Karding ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Karena jangkauan senjata itu cukup jauh dan terkesan bukan hanya sebagai sarana olahraga, maka Karding menyarankan agar Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan ke depan, paling tidak dari sisi regulasi. 

"Kalau saya baca UU Nomor 8 Tahun 1948, soal izin kepemilikan senjata itu memang mungkin sudah tidak sesuai dengan kondisi. Tetapi diperkuat oleh surat Kapolri, surat keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 soal penggunaan senjata, siapa yang boleh menggunakan senjata," jelas dia.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID