logo rilis
Dana Riset Indonesia Terendah se-ASEAN
Kontributor
Ainul Ghurri
14 Februari 2018, 02:02 WIB
Dana Riset Indonesia Terendah se-ASEAN
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, dana riset di Indonesia paling kecil se-Asia Tenggara (ASEAN). Padahal, pengembangan ilmu teknologi (Iptek) nasional akan semakin mumpuni jika didukung riset dan penelitian.

“Sayangnya, di Indonesia pengembangan riset dan penelitian belum mendapat tempat prioritas. Ini terendah di negara-negara ASEAN. Akibatnya, kemampuan Iptek untuk mendukung Innovation Driven Economy (IDE) tidak memiliki daya dorong,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Yudha menyebutkan, dana riset Indonesia hanya 0,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut, sangat kecil dibandingkan Cina mencapai 1,5 persen dan Korea Selatan (Korsel) 3,4 persen terhadap PDB. 

"Kita perlu mendorong keterlibatan swasta dalam riset dan penelitian sebagai prasyarat dukungan tercapainya IDE. Berbeda dengan Korea, di mana 80 persen risetnya didanai dan dilaksanakan oleh swasta, terutama industri," tuturnya.

Politisi Golkar itu beranggapan, riset harus menjadi penopang sektor strategis nasional dan tidak bertumpu lagi pada pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena kata Yudha, 80 persen dana riset dan penelitian masih bertumpu pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Idealnya, swasta harus lebih banyak terlibat dalam riset.

"Dana riset kita pada 2017 hanya Rp24 triliun (APBN dan swasta). Bandingkan dengan Malaysia, 52 persen dana riset dari swasta, sehingga penting untuk menghilangkan ego-sektoral,” tandasnya.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek) Jumain Appe, menyampaikan, riset dan penelitian harus menjadi basis pengembangan Iptek di masa depan dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk swasta. 

“Semua proses penelitian harus mengarah ke proses hilirisasi, harus ada implementasi dalam penelitian. Diperlukan sinkronisasi lintas sektoral mengingat posisi strategis riset menyentuh secara langsung setiap sektor pembangunan nasional,” papar Jumain.

Ia berharap dukungan dari Komisi VII DPR RI, dalam rangka hak budgeting untuk memperbesar porsi anggaran riset dan penelitian dalam APBN.

"Ini mendorong peran serta industri dalam mengembangkan hilirisasi riset dan penelitian di sektor-sektor strategis nasional," pungkasnya.

Editor: Intan Nirmala Sari

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)