logo rilis
DPR: BPOM Tak Tegas Tindak Pengusaha Obat Mengandung Babi
Kontributor
Intan Nirmala Sari
15 Februari 2018, 08:08 WIB
DPR: BPOM Tak Tegas Tindak Pengusaha Obat Mengandung Babi
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Kasus penemuan obat mengandung DNA babi, pada suplemen makanan Viostin DS dan Enzyplex, menjadi salah satu sorotan dalam rapat antara Komisi IX DPR dengan Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (13/2).

Anggota Komisi IX Irma Suryani menilai, penanganan BPOM terhadap kasus ini masih kurang tegas. Dalam amatannya, kasus ini hanya ditangani secara administratif.

“Perlu diakui bahwa, adanya kandungan babi karena uji sampel periodik yang dilakukan BPOM. Tetapi, kelanjutannya dari divisi penindakan BPOM baru sampai sanksi administratif, dengan berupa penarikan produk saja," kata Irma dalam pernyataan resmi kepada rilis.id di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Padahal, lanjutnya, sanksi semacam itu tidak pernah membuat perusahaan jera untuk tidak melakukan hal yang sama.

“Menurut saya harus ada sanksi lebih, agar hal serupa tidak terulang,” imbuh legislator Sumatera Selatan II ini.

Irma menegaskan, untuk menciptakan  efek jera, tidak cukup dengan model penyilidikan internal BPOM.     

“Nah, kan penyidikan BPOM hanya selesai di penindakan operasi yang dilakukan oleh BPOM saja. Penuntutan dan penyidikan oleh Jaksa, tidak dikawal oleh BPOM. Seharusnya dari penyelidikan BPOM hingga masuk dalam penyidikan dan penuntutan Jaksa di pengadilan, BPOM harus tetap mengawal jika kasus semacam ini tidak mau lepas dan tuntas ” ujarnya.

 rikandi NasDem ini berpandangan, dalam kasus suplemen Visotin DS dan Enzyplex, perusahaan Pharos yang memproduksi dan mengeluarkan kedua produk itu, termasulk melakukan pelanggaran hukum kepada BPOM.

“Saya kira kepada perusahaan ini, BPOM sudah tidak boleh hanya mengenakan sanksi administratif, tetapi harus dikenakan sanksi melalui penuntutan hukum. Ini jelas sudah melakukan penipuan publik," tegasnya.

Di awal, perusahaan mendaftar produk sama, tetapi saat dikeluarkan kandungan bahannya berbeda. "Ini tidak boleh dibiarkan, masyarakat telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Ini penipuan publik, ini tidak bisa , hanya dikenakan sanksi administrasi. BPOM harus menuntut secara hukum,” tandasnya.

Bagikan artikel
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)