logo rilis
Bawaslu Kalbar: Jangan Cederai Pilkada dengan Politik Uang dan SARA
Kontributor
Kurniati
14 Februari 2018, 16:22 WIB
Bawaslu Kalbar: Jangan Cederai Pilkada dengan Politik Uang dan SARA
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada Kalbar. FOTO: Facebook.com/Hery Anto

RILIS.ID, Pontianak— Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Ruhermansyah, meminta tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi itu untuk tidak mencederai Pilkada dengan politik uang dan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Karena politik uang dapat menciderai demokrasi. Begitu juga politisasi SARA akan menjadikan masyarakat terpecah belah," katanya ketika deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada Kalbar 2018 yang berintegritas di Pontianak, Rabu (14/2/2018).

Bawaslu Kalbar juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawal demokrasi yang demokratis.

"Menurut Bawaslu RI, indeks kerawanan politik uang dan SARA di Kalbar berada di peringkat ketujuh tingkat kerawanan, sehingga upaya pencegahannya yang kami lakukan, salah satunya dengan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA Pilkada Kalbar 2018," jelas Ruhermansyah.

Ruhermansyah bersyukur dari beberapa kali penyelenggaraan Pilkada di Kalbar dan kabupaten kota lainnya, terselenggara dengan baik, tentunya semua pihak diharapkan bisa menjaga dengan baik.

"Tugas kami adalah untuk mencegah upaya pelanggaran dan sengketa, dan pencegahan politik uang tersebut," katanya.

Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA Pilkada Kalbar 2018, Berintegritas ini dibacakan, ditandatangani, oleh ketiga pasangan peserta Pilgub Kalbar, serta penempelan tapak tangan di kanvas yang telah disediakan oleh Bawaslu Kalbar.

Ada lima poin deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA untuk Pilkada 2018, berintegritas, yakni mengawal pemilihan Pilgub dan Pilwako 2018, dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kemudian, tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggara Pilkada.

Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas Pemilu.

Serta tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.
 

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)